Infografis
Di samping itu, lanjut Ganjar, permasalahan besar yang juga jadi program nasional juga diselesaikan. “Kalau pusat bicara tuntaskan kemiskinan, stunting, bangkitkan kembali ekonomi, berarti kita menterjemahkan apa, investasi, penyerapan tenaga kerja dan itulah yang nanti akan menjadi policy,” tegasnya.
Terkait dengan penilaian Bappenas, Ganjar merasa belum sebaik yang disampaikan. Namun demikian, pemerintah provinsi tidak diam saja dan turut serta dalam mendukung program-program nasional. “Ikhtiar kami, karena ada program pusat seperti itu kan kami mesti jemput bola,” katanya.
Bentuk ikhtiar yang dilakukan adalah tercapainya iklim investasi yang menarik bagi investor. Terbukti pada 2022, sedikitnya 97 perusahaan yang merelokasi pabriknya ke Jawa Tengah. Beberapa indikator yang menarik investor, lanjut Ganjar, antara lain lokasi kawasan industri, kemudahan ijin, integritas yang dijunjung sehingga Jateng bebas korupsi dan pungli serta upah buruh yang bersaing.
“Kalau kemudian dari praktek ini bisa lebih baik dan dunia kemudian mengenal, ya sebenarnya kawan-kawan di bawah sudah bekerja dengan baik, tinggal kami gaspol aja,“ tandasnya.
Dalam acara tersebut, Ganjar mengundang sejumlah perwakilan kelompok masyarakat. Antara lain kelompok rentan yakni pekerja migran, lansia, penyandang disabilitas hingga anak. Selain itu juga hadir seluruh OPD di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Ganjar juga mengundang DPRD Jateng serta Kepala BI perwakilan Jawa Tengah, Rahmat Dwi Saputra. Adapun secara virtual, hadir sebagai narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Kasubdit Wilayah Jawa-Bali, Ditjen Bina Bangda, Bob Ronald F Sagala.
