Infografis
Suara.com - Harun Masiku merupakan politikus PDIP yang telah menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama kurang lebih hampir 3 (tiga) tahun. Terbaru, Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai keberadaan buronan KPK yang masih misteri itu.
Kendati demikian, Presiden Jokowi memberikan komentar diplomatis. Orang nomor satu di Indonesia ini justru mengingatkan bahwa ada buronan lain yang enam bulan sudah ditemukan, tetapi ada juga yang satu tahun atau lebih tak kunjung ketemu, seperti Harun Masiku.
Komentar diplomatis tersebut disampaikan setelah Jokowi meminta aparat memproses tindak pidana tanpa pandang bulu, tidak tebang pilih. Terlebih kinerja aparat, khususnya KPK, sangat mempengaruhi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menyoroti terkait keberadaan Harun Masiku. Menurutnya, jika memang barangnya ada ya pasti ditemukan. Berkaitan dengan itu, muncul pertanyaan apa maksud Jokowi kalau barangnya ada pasti ditemukan.
Sayangnya Presiden Jokowi tak menjelaskan secara rinci saat ditanya celah apa yang membuat Harun sangat sulit ditangkap. Jokowi hanya menyampaikan bahwa hal tersebut karena masalah sangat teknis.
Jokowi pun meminta Ketua KPK Firli Bahuri yang juga hadir dalam konferensi pers untuk menjawab. Sosok Firli sendiri sebelumnya juga sempat dipanggil Jokowi untuk membahas anjlokya IPK Indonesia.
Adapun konferensi pers tersebut dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua KPK Firli Bahuri dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
Kasus Harun Masiku
Sebelumnya diketahui KPK menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka atas dugaan suap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis, 9 Januari 2020 silam. Harun Masiku pun tak cuma menjadi buronan nasional, tetapi juga internasional.
Baca Juga: Manuver Keras Relawan Jokowi: Mendadak Bubarkan GP Mania, Batal Dukung Ganjar
Kasus suap itu dilakukan oleh Harun Masiku agar lolos ke DPR RI melalui mekanisme pergantian antar waktu. Ini berawal saat caleg PDIP dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, Nazarudin Kiemas meninggal dunia.
