Heru Budi Bakal Dibantu Pemerintah Pusat Tata Kampung Kumuh di Jakarta, Dulu Anies Tak Dapat

Suara.com - Pemerintah pusat bakal memberikan bantuan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk penataan kampung di ibu kota. Bantuan tersebut tidak didapatkan oleh eks Gubernur Anies Baswedan saat masih menjabat.

Sebab saat itu, Anies menerapkan program yang berbeda untuk menata kampung kumuh di Jakarta. Saat itu, Anies mencanangkan konsep Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP).

Program ini membuat Pemprov melibatkan warga dalam dan komunitas terkait dalam perencanaan pembangunan permukiman. Setelah disusun apa saja kebutuhan warga, baru pemprov akan melakukan eksekusi tanpa melibatkan pemerintah pusat.

Sementara, Heru Budi melakukan penataan kampung kumuh dengan melakukan koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Eksekusinya juga melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama pemerintah daerah.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan pejabat Kementerian PUPR juga sudah melakukan pertemuan di Balai Kota DKI Jakarta untuk membahas hal ini, Rabu (15/2/2023) lalu.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra.

"Kementerian PUPR di DKI dikaitkan penanganan kawasan kumuh, terutama penanganan kawasan ekstrem. Kami mengikuti apa yang diarahkan oleh Bapak Kemenko PMK, kami tindak lanjuti pelaksanaannya di lapangan dan berkolaborasi dengan Pemda DKI," ujarnya, Kamis (16/2/2023).

Heru menjelaskan, sebagai langkah awal, pihaknya akan melakukan penentuan lokasi prioritas penataan kampung kumuh.

"Titik-titik yang mana, lokasinya nanti kami Menteri PMK bersama Menteri PUPR," jelas Heru.

Sejauh ini Pemprov DKI telah memetakan 14 kawasan kumuh. Beberapa di antaranya berlokasi di kawasan Muara Angke dan Kalibaru, Jakarta Utara.

"Saya punya data 14 kawasan kumuh yang prioritas, tinggal nanti disinkronkan, yang mana dari 14 kawasan kumuh itu masuk kawasan prioritas dari Pak Menteri PMK dengan Pak Menteri PUPR," katanya.