REGIONAL:
Suara.com - Warga Pakel, Banyuwangi menggelar aksi mogok makan di depan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan pada Senin (20/2/2023).
Aksi mereka lakukan sebagai bentuk solidaritas atas penangkapan tiga warga Pakel yang diduga dikriminalisasi.
Ketiga orang tersebut adalah Kepala Desa Pakel Mulyadi, Kepala Dusun Durenan Suwarno, dan Kepala Dusun Taman Glugoh Untung.
Aksi juga mereka lakukan sekaligus memperjuangkan lahan mereka yang diduga diambil alih PT Bumi Sari. Aksi mogok makan digelar sejak pukul 11.00 WIB.
Para warga mendirikan tenda di depan Kementerian ATR/BPN. Mereka membawa sejumlah poster yang menjadi simbol perlawanan.
Tak hanya itu didepan Kementerian ATR/BPN mereka juga menjejerkan salinan surat panggilan dari Polda Jawa Timur kepada tiga warga yang diduga dikriminalisasi.
Untuk menunjukkan aksi mogok makannya, mereka menggunakan masker dengan tanda silang hitam.
Mengutip dari laman Walhi Jawa Timur (Jatim), penangkapan terhadap ketiga terjadi pada Jumat (3/2/2023) malam, ketika ketiganya hendak menghadiri rapat asosiasi Kepala Desa Banyuwangi.
Sebelum penangkapan, Mulyadi dan kawan-kawan mendapatkan surat panggilan dari Polda Jawa Timur, meminta ketiganya untuk hadir pada Kamis 19 Januari 2023. Namun surat panggilan itu baru diterima pada Jumat 20 Januari 2023.
Karena menilai penetapan sebagai tersangka adalah upaya kriminalisasi, mereka mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi pada 30 Januari 2023. Walhi Jatim lantas menilai penangkapan itu menunjukkan kepolisian yang tidak menghormati praperadilan ketiganya yang merupakan bagian dari penegakan HAM.
Sengketa Lahan Petani Pakel
Masih mengutip dari laman Walhi Jatim, sengketa lahan petani Pakel disebut telah terjadi 100 tahun atau 1 abad. Lewat Akta 1929 tertanggal 11 Januari 1929 era pemerintahan kolonial Belanda, memberikan izin kepada warga Pakel untuk membuka lahan seluas 400 bahu.
"Namun, dalam perjalanannya, kawasan Akta 1929 tersebut dikuasai oleh Perhutani dan PT Bumi Sari saat Orde Baru berkuasa – yang terus berlangsung hingga saat ini," tulis Walhi Jatim dikutip Suara.com pada Senin (6/2/2023).
Sementara di Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri, nomor SK.35/HGU/DA/85, dijelaskan PT Bumi Sari hanya mengantongi HGU seluas 1189,81 hektare, terbagi dalam 2 Sertifikat, yakni Sertifikat HGU nomor 1 Kluncing dan Sertifikat HGU nomor 8 Songgon.
"Dengan demikian, jelas dapat disimpulkan bahwa PT Bumi Sari tidak memiliki HGU di Pakel," sebut Walhi Jatim.
TERPOPULER