Gubernur Ganjar Komitmen Turunkan Angka Stunting dengan Prioritaskan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Suara.com - Lewat beragam pelatihan untuk berwirausaha agar lebih berdaya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar, Pranowo berkomitmen untuk menurunkan angka stunting atau hambatan pertumbuhan pada anak di daerahnya. Ia menyebut, salah satunya dengan memprioritaskan pemberdayaan ekonomi perempuan kelompok rentan di akar rumput.  

Perempuan kelompok rentan, bukanlah pelaku UMKM murni, tapi potret masyarakat bawah yang berstatus kepala keluarga, penyintas Covid-19, korban kekerasan, korban bencana, penyandang disabilitas, kelompok Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT), bahkan kategori pengidap HIV/ AIDS atau (ODHA).

Implementasi program tersebut, diantaranya berbentuk program Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) yang digeber untuk perempuan rentan di desa-desa. PPEP sendiri meliputi pendampingan teknis sesuai potensi, kearifan, dan kebutuhan masyarakat setempat. Di sini, perempuan belajar tentang keterampilan merintis wirausaha.

Program PPEP mengalami lompatan luar biasa di tahun 2020 saat masa pandemi Covid-19. Jika pada 2019, baru ada tiga desa di tiga kabupaten yang menerima program tersebut, maka pada pada tahun 2020, Ganjar berhasil menggenjotnya jadi 1.701 desa di 35 kabupaten/kota.

Tahun 2021 dan 2022 program pemberdayaan kelompok perempuan rentan berlanjut dengan jumlah desa yang sama. 

Selain itu, ada pula gerakan kolaborasi lintas sektor untuk mencegah dan menanggulangi angka stunting di Jateng, yang diawali dengan proses identifikasi terhadap perempuan rentan yang ada di kabupaten/kota. Selanjutnya, OPD KB, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan setempat bersinergi dalam melakukan pelayanan KB, mulai pemasangan alat kontrasepsi sesuai permintaan dan persetujuan, hingga konsultasi pasangan usia subur.

Ketua Jaringan Perempuan Usaha Kecil (Jarpuk) Kabupaten Wonosobo sekaligus Pendamping PPEP, Nuke Maya Kurnianingsih, mengakui program PPEP yang digerakkan Pemprov Jateng secara masif sangat mengena, karena membuat perempuan di desa menjadi lebih berdaya dan mandiri.

"Mereka tak lagi hanya sebagai ibu rumah tangga yang berpangku tangan, tapi perempuan produktif yang menghasilkan produk-produk hasil pelatihan, pintar mengelola manajemen pemasaran, dan bisa mengurus PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) ketika bikin industri rumahan," ujar Nuke saat dihubungi, Minggu (19/2/2023).

Selain itu, lanjutnya, berbagai model pendampingan dilakukan lewat program PPEP, mulai membantu mengurus perizinan, mendorong ide-ide baru usaha, dan membuka jejaring dalam pasar daring. Menurut Nuke, saat ini ada sekitar 1.500 perempuan rentan dari 12 kelurahan dan 16 desa dari 15 kecamatan yang dibina oleh Jarpuk. 

Nuke menambahkan, Program PPEP di daerahnya menghasilkan sejumlah sentra UMKM baru, seperti sentra anyaman di Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, sentra batik di Kecamatan Wadaslintang dan Leksono, dan sentra ecoprint di Kecamatan Kaliwiro.

"Alhamdulillah pesanan anyaman seperti besek, tenong, keranjang sudah sampai luar provinsi seperti Bali. Orderan untuk persiapan Lebaran juga mulai berdatangan," tambahnya.

Senada, pendamping PPEP di Kabupaten Kebumen, Marlina Indianingrum, berterima kasih kepada Gubernur Ganjar Pranowo dan Pemprov Jateng karena ada enam desa di Kebumen yang menjadi lokasi kegiatan. Bahkan, salah satu binaannya yaitu PPEP Stinggil di Desa Wonosari, Kecamatan Sadang menjadi juara pertama Lomba PPEP Tingkat Jateng tahun 2022.

"Kegiatan pelatihan pembuatan makanan olahan yang digelar provinsi sangat bermanfaat bagi ibu-ibu khususnya menambah income. Di sini mereka diajari pemasaran online, cara mengolah pisang jadi brownies dan singkong jadi nastar," tambahnya.

Sementara itu, Ari, penghuni Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang, mengakui selama dibina di panti tersebut dirinya banyak mendapatkan penyuluhan tentang KB. Selain itu, ia juga dilatih untuk membuat ecoprint sebagai bekal saat keluar nanti.

Di lain pihak, Gubernur Ganjar menegaskan, selama ini pihaknya sudah memprioritaskan perempuan rentan, anak, dan disabilitas dalam upaya pembangunan dan pengembangan daerah, termasuk dalam pengambilan keputusan.