REGIONAL:
Suara.com - Dalam empat bulan menjabat, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono langsung mengebut proses normalisasi Kali Ciliwung untuk mencegah banjir. Pembebasan lahan pun dilakukan agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bisa mengerjakan konstruksi.
Hal ini berbeda dengan pada masa kepemimpinan eks Gubernur Anies Baswedan yang terbilang lamban. Anies ssat menjabat baru menganggarkan pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung di tahun 2021 atau empat tahun setelah menjalankan pemerintahan daerah ibu kota.
Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut pengerjaan pembebasan lahan hanya soal kemauan Kepala Daerah. Beda dengan Anies, Heru Budi disebutnya memiliki kemauan kuat untuk menuntaskannya.
"Saya mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pj (Heru Budi) untuk bisa melanjutkan normalisasi yang selama ini mandek. Sebenarnya ini cuma soal kemauan," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Rabu (22/2/2023).
Selain itu, Anies juga disebutnya tak menjadikan normalisasi sungai sebagai prioritas program yang harus dikerjakan. Bakal Calon Presiden dari Partai NasDem itu lebih memilih kebijakan lain seperti pembuatan sumur resapan untuk mengurangi dampak banjir.
Hingga akhirnya, program sumur resapan ini tak mendapatkan dukungan dari DPRD DKI dengan menyetop sokongan dana lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena dianggap tak efektif mengatasi banjir.
"Kenapa selama lima tahun normalisasi Ciliwung tidak dieksekusi, ya jelas karena itu bukan program prioritasnya dia (Anies). Saat itu prioritas beliau kan tidak membuang air ke laut, tapi air dari atas dimasukkan ke perut bumi (sumur resapan)," jelas Gembong.
Sebaliknya, Heru justru melihat normalisasi sungai sebagai program prioritas yang harus dikerjakan. Jajarannya bisa gerak cepat dengan memanfaatkan dana dari APBD untuk membebaskan lahan warga di bantaran kali.
"Pak Heru melihat bahwa perlu melanjutkan normalisasi yang selama ini mandek. Maka, dia fokus betul untuk bisa melanjutkan eksekusi untuk program normalisasi sungai itu," pungkasnya.
Kebut Proyek Normalisasi Ciliwung
Pj Gubernur DKI Heru Budi sebelumnya mengklaim bakal mengebut pelaksanaan normalisasi Kali Ciliwung. Pada tahun ini, rencananya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan melakukan pembebasan lahan seluas 6,5 hektare di bantaran sungai.
Proyek ini juga mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Apalagi, pengerjaan program pencegah banjir di Jakarta ini sempat mandek beberapa tahun lalu.
Dalam pengerjaan normalisasi Ciliwung, Pemprov DKI berperan untuk melakukan pembebasan lahan. Sementara, konstruksi untuk pemasangan beton dan pengembalian dalam serta lebar sungai ke bentuk aslinya dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kepala Unit Pelayanan Data dan Informasi Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Roedito mengatakan untuk tahun 2023 ini pihaknya melakukan pembebasan lahan di empat Kelurahan. Di antaranya adalah Kelurahan Cililitan, Rawajati, Cawang, dan Kampung Melayu.
"Estimasi (pembebasan lahan) di Kelurahan Cililitan luasannya 0,8 hektare, Rawajati 1,5 hektare, Cawang 2,25 hektare, dan Kampung Melayu 1,95 hektare," ujar Roedito saat dihubungi, Selasa (21/2/2023).
Usai melakukan pembebasan lahan, Kementerian PUPR akan membangun sheet pile atau tanggul dengan panjang trase sungai 4,3 kilometer.
Rinciannya, tanggul di Kelurahan Kampung Melayu sepanjang 1,3 kilometer, Rawajati 1 kilometer, Cawang 1,5 kilometer, dan Cililitan 0,5 kilometer. Dana untuk pembebasan lahan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2023.
"Alokasi (pembebasan lahan) pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk tahun 2023 sekitar Rp496 miliar," ujar dia.
Untuk tahun 2024, Pemprov DKI akan melanjutkan pembebasan lahan untuk pengerjaan Normalisasi Ciliwung sepanjang 3,2 kilometer. Lokasinya berada di Kelurahan Manggarai sepanjang 1,5 kilometer; Kelurahan Kebon Manggis 1,2 kilometer; dan Kelurahan Bukit Duri 0,5 kilometer.
Namun, untuk pembebasan lahan di tahun 2024 pihaknya belum memperhitungkan luas bidang lahan yang akan dibebaskan beserta anggarannya.
"DPA untuk tahun 2024 belum (diproyeksikan)," pungkasnya.
TERPOPULER
