Bivitri menerangkan bahwa penundaan pemilu hanya dapat digugat lewat Mahkamah Konstitusi (MK) atau keputusan politik DPR. Dia juga mengingatkan dalam UU Pemilu tidak ada celah atau potensi penundaan Pemilu apabila tidak dengan alasan urgensi yang genting.
Selain itu, PN Jakpus sedari awal seharusnya menolak perkara yang diajukan Partai Prima lantaran bukan kewenangannya. Dia mengatakan perkara gugatan Prima yang merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi harusnya dapat diselesaikan lewat Bawaslu dan kemudian berjenjang ke PTUN.
Kontributor : Trias Rohmadoni
TERPOPULER
