Suara.com - Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (10/3/2023) menjadi sasaran aksi demonstrasi yang digelar Partai Buruh.
Dalam aksinya, para pendemo menuntut 4 poin yakni mendesak agar segera dibentuknya Tim Pencari Fakta Investigasi Perpajakan di Indonesia.
Lalu, Partai Buruh juga meminta untuk mencopot Dirjen Pajak, kemudian melakukan audit forensik penerimaan pajak di Direktorat Pajak.
"Kami juga mendorong agar segera dibentuknya Undang-undang tentang pembuktian terbalik harta pejabat," kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, Jumat.
Empat poin tuntutan itu disampaikan para pendemo menyusul terbongkarnya rekening gendut milik eks pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo.
Said Iqbal juga mengatakan, yang mendorong pihaknya dalam aksi demonstrasi pada hari ini, yakni tentang gaya hidup pejabat pajak yang terkesan menari di atas penderitaan rakyat.
Mereka bergelimangan harta sementara rakyat kecil yang upahnya dipotong pajak, masih hidup di bawah garis kemiskinan.
"Upah buruh murah karena Ombibus Law Cipta Kerja, dan petani yang kehidupannya semakin sulit akibat impor beras, justru pejabat negara terkesan hidup berfoya-foya," kata Said Iqbal.
"Ini tidak menunjukan rasa empati di tengah kesulitan yang dialami rakyat," imbunya.
Jalan Gatot Subroto yang berada di depan Ditjen Pajak macet panjang akibat kendaraan yang terparkir di pinggir jalan, dan massa yang melakukan salat Jumat di depan mobil komando.
TERPOPULER
