Suara.com - Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, menyoroti soal keputusan hukum yang mengoyak kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana hukum kini seakan-akan milik mereka yang punya kekuatan lebih saja. Hal itu terjadi meski negara punya yang namanya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Awalnya Paloh mengatakan, dirinya tidak bisa menutup mata di Indonesia hukum yang ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan itu, kalau tidak diperankan secara baik dan paripurna.
"Kenapa saya mengatakan memakai penegasan baik dan paripurna, karena dia tidak bisa berdiri dengan pasal demi pasal yang kita pahamin, yang perlu kita perdebatkan, tapi juga bagaimana kita juga berikhtiar, mengerahkan seluruh jiwa dan raga dalam diri kita untuk membawa perjuangan kita ke tahap yang lebih baik mencapai keberhasilan," kata Paloh dalam sambutannya di acara Silatnas Badan Advokasi Hukum DPP Partai NasDem, di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (10/3/2023).
Ia mengatakan, meski kekinian ada Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang memayungi persoalan hukum paling tinggi dalam negeri, tapi realitanya masih banyak keputusan hukum yang mengoyak kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Walaupun ada di negeri kita Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, yang berperan sebagai payung yang paling di atas untuk menjaga posisi peran dari pada peradilan, mulai dari tingkat bawah, menengah, tinggi, dan seterusnya, tapi kita berhadapan dengan realita yang ada," tuturnya.
"Banyak keputusan yang mengoyak kehidupan berbabgsa dan bernegara kita," sambungnya.
Ia juga menyoroti soal hukum kekinian lebih condong berat kepada pihak yang punya kekuatan dari pada mereka yang lemah.
"Hukum seakan-akan milik mereka yang punya kekuatan lebih," tuturnya.
Untuk itu, ia pun meminta pada Badan Advokasi Hukum DPP Partai NasDem agar segera bisa menyelesaikan adanya ketimpangan hukum tersebut. Menurutnya, Indonesia merupakan negara hukum tak boleh ada diskriminasi atau pembedaan terhadap berbagai pihak.
"Nah saya ingin menitipkan pesan dan harapan saya kepada BAHU itu adalah realitas kehidupan, suka atau tidak suka, nah berikhtiarlah menyelesaikan masalah itu," tuturnya.
Maka waktu kita melihat seluruh aspek pembangunan hukum di negeri kita ini seperti yang saya katakan saat ini, Indonesia sebagai satu negeri dan negara hukum, jelas bagi negara kita agar prinsip-prinsip hukum, rule of law yang merupakan sesuatu komitmen yang mengikat semua pihak tanpa membedakan perbedaan kita, status sosial kita," sambungnya.
