REGIONAL:
Suara.com - Pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 semakin dekat, intrik politik pun makin ramai. Salah satunya adalah pernyataan yang dilontarkan bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan, Anies Baswedan.
Dalam acara ‘Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Tokoh KAHMI’ di Ancol pada Kamis (16/3/2023) lalu, Anies mengatakan ada Menteri Koordinator atau Menko yang berniat mengubah konstitusi.
Namun, Anies tidak menyebutkan nama ataupun menko bidang apa yang menurutnya ingin mengubah konstitusi di Indonesia. Ia hanya mengaku tidak habis pikir.
Anies mengatakan tak bisa membayangkan jika ada salah satu petinggi di pemerintahan yang ingin mengubah konstitusi secara terang-terangan. Lagi-lagi, ia juga tidak menjelaskan lebih lanjut maksud dari terang-terangan, seperti apa dan kapan hal tersebut dilakukan.
Walau begitu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan jika memang ada pernyataan kontroversial yang demikian, ada baiknya jika hal itu disampaikan untuk kalangan internal saja.
Menurutnya, kondisi tersebut bisa terjadi ketika ada orang-orang yang tidak memiliki komitmen terhadap demokrasi, sehingga makin berani mengutarakan pikirannya secara frontal dan terbuka.
"Ini bukan (karena) kualitas demokrasi menurun, tetapi karena orang yang tidak komit pada demokrasi semakin berani mengungkapkan pikiran terbukanya," kata Anies.
"Jadi (opini itu) tidak tabu, tetapi harus dilawan. Kenapa? Ini bukan melawan orang, tapi menyelamatkan semangat reformasi yang kita lakukan tahun 1998. Kita jaga itu, kalau tidak maka akan rusak," tambahnya.
Kemenko Marves tanggapi pernyataan Anies
Meski Anies tidak menyebutkan nama ataupun Menteri Koordinator bidang apa, respons justru datang dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.
Pernyataan Anies tersebut dibalas oleh sindiran yang bernada satire oleh juru bicara Luhut Jodi Mahardi. Dengan bernada sindiran, Jodi menyatakan Anies sedang melontarkan teka-teki pada publik.
Ia juga menyatakan, kalau saat ini yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah sebuah kerja nyata dan kejelasan dalam bertindak, bukan hanya sekadar teka-teki.
Menkopolhukam ikut angkat bicara
Pernyataan Anies mengenai menko ingin ubah konstitusi juga ditanggapi oleh salah satu Menteri Koordinator di kabinet Jokowi, yakni Menko Polhukam Mahfud MD.
Ketika dihubungi awak media, Mahfud mengaku tidka mengetahui menko mana yang dimaksud oleh Anies dalam pernyataannya itu.
Namun ia menegaskan tak ada satupun menko di kabinet Indonesia Maju yang pernah terpikir untuk mengubah konstitusi. Sebab, menurut dia, semua menteri di pemerintahan sudah diberi larangan untuk tidak berbicara terkait amandemen UUD 1945.
Sekadar informasi, saat ini ada empat kementerian koordinator di kabinet Jokowi, yakni Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dipimpin oleh Mahfud MD.
Lalu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto. Terakhir Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Muhadjir Effendy.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
TERPOPULER