REGIONAL:
Suara.com - Publik beberapa hari terakhir digegerkan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md soal transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan. Hari ini, ia siap menjelaskan pernyataannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023) sore nanti.
Sejatinya, Mahfud Md sudah siap memenuhi panggilan Komisi III DPR soal transaksi janggal Kemenkeu itu. Ia bahkan sampai bilang, agar orang yang banyak bicara keras soal pernyataannya di DPR harus datang.
Rapat antara Komisi III dengan Mahfud Md itu bahkan sampai tertunda dua kali. Rapat tersebut sedianya bakal mengundang Mahfud Md dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto mengatakan, komisinya menjadwalkan "ngabuburit" dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama Komite Tindak Pidana Pencucian Uang pada Rabu (29/3/2023) sore nanti terkait dugaan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan.
"Rapat besok Rabu jam 15.00 di sini. Sambil ngabuburit toh? Ngabuburit untuk sampai buka puasa nanti. Itu akan men-clear-kan angka Rp 349 triliun transaksi tersebut," kata Bambang Pacul, sapaan Bambang Wuryanto di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).
Ia mengatakan, RDP Komisi III DPR dengan Komite TPPU rencananya dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD selaku Ketua Komite TPPU dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana selaku Sekretaris Komite TPPU.
"Ini baru ketua dan kepala. Ketua itu tadi, (Ketua) Komite TPPU dan Kepala PPATK," ujarnya.
Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota Komite TPPU akan diundang setelah RDP dengan Ketua Komite TPPU dan Kepala PPATK lebih dulu dilakukan.
Selanjutnya panas Mahfud Md Vs Arteria-Benny dan Arsul Sani
Panas Mahfud MD Vs Trio DPR Arteria-Benny K Harman Dan Arsul Sani
Sebelumnya, Mahfud Md sempat menantang trio legislator di Komisi III DPR RI yang disebutnya memberikan pernyataan keras terkait transaksi janggal Rp 349 triliun di Kemenkeu.
"Bismillah. Mudah"an Komisi III tdk maju mundur lagi mengundang sy, Menko Polhukam/Ketua KNK-pp-TPPU. Sy sdh siap hadir. Sy tantang Sdr. Benny K. Harman jg hadir dan tdk beralasan ada tugas lain. Bgt jg Sdr Arteria dan Sdr. Arsul Sani. Jgn cari alasan absen," ujar Mahfud MD lewat kicaunnya di Twtter pada Minggu (26/3/2022).
Kicauan Mahfud Md itu merujuk pada saat RDP antara Komisi III dengan Kepala Pusat Pelaporan Analis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota dewan di Komisi III bernada lantang.
Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan bahkan sampai menyinggung tentang ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun bagi pelanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tepatnya mengenai kewajiban merahasiakan dokumen terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Setiap orang, itu termasuk juga menteri, termasuk juga menko (menteri koordinator), ya, yang memperoleh dokumen atau keterangan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya, menurut UU ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut," ucap Arteria Dahlan dalam Rapat Kerja (Raker) antara PPATK dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Sanksinya, tutur Arteria melanjutkan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun. "Ini serius. Nanti teman-teman, kita (anggota Komisi III DPR) akan ada sesi berikutnya untuk klarifikasi," ucap Arteria.
Tak hanya Arteria, anggota lain yakni Benny K Harman ikut 'menyentil' Mahfud Md selaku Menko Polhukam. Menurut dia, Mahfud yang juga menjabat Ketua Komite Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) seharusnya langsung menyelesaikan masalah tersebut alih-alih mengumumkannya ke publik.
"Mengapa Pak Mahfud mengumumkan itu kepada publik, ya kan? Kalau ada masalah kan dia harus selesaikan bukan mengumumkan kepada publik," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).
Politikus Partai Demokrat itu juga ingin meminta ketegasan dari Mahfud soal status hukum transaksi janggal Kemenkeu. Jika itu bagian TPPU, ia heran kenapa selama ini hal itu tidak diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Benny juga mempertanyakan Mahfud apakah laporan tersebut juga telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Omongan Mahfud tindakan Mahfud yang kena dampaknya itu adalah presiden, yang kena dampaknya itu adalah pemerintahan," katanya.
TERPOPULER