REGIONAL:
Suara.com - Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika kembali menjadi perbincangan publik. Bukan lagi soal perceraiannya, namun soal aksinya menyegel tempat ibadah gereja.
Mantan istri Dedi Mulyadi ini dengan lantang menyegel sebuah padepokan di Desa Cigelam, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat yang diketahui sebagai tempat peribadatan umat Kristen Protestan.
Penyegelan tempat ini pun dilakukan pada Minggu, (02/04/2023). Alasan Anne untuk menutup tempat ibadah anggota jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Purwakarta ini karena tempat ibadah ini ternyata tidak memiliki ijin resmi dan telah menimbulkan keberatan warga setempat.
Hal ini pun membuat Anne turun langsung untuk menyegel dan menutup tempat ibadah ini.
"Mengacu pada regulasi kaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang tahun 2022 tentang bangunan dan gedung, ada dua hal yang terkait dengan urus izin. Yang pertama dokumen persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi," ungkap Anne.
Penyegelan tempat ibadah ini pun mendapat perhatian banyak orang. Pasalnya, penyegelan tempat ibadah ini seolah menunjukkan sentimen terhadap golongan tertentu.
Viralnya berita soal penyegelan gereja ini pun menjadi perbincangan di media sosial, termasuk warganet yang merasa penyegelan ini berlebihan dan malah menjadi tugas Anne untuk diselesaikan. Konflik ini juga menyinggung banyak pihak terutama umat Kristen yang merasa adanya diskriminasi terhadap agama mereka.
"Penutupan tempat ibadah bersifat sementara sampe proses perizinan dipenuhi. Ini salah, yg benar seharusnya, biarkan mereka beribadah, sbg pemimpin kamu (Anne) harusnya bantu semua proses perizinan terpenuhi," ungkap salah satu warganet.
Protes pun juga dilakukan oleh warganet lain. Banyak dari mereka yang menganggap Anne diboncengi oleh ormas yang anti dengan agama lain.
"Silahkan SEGEL semua GEREJA yang tidak memiliki IZIN yang SAH sesuai SKB 2 Menteri. Tapi jangan hanya berani menyegel Gereja saja. Tindak TEGAS SEMUA rumah Ibadah yg tidak punya izin. Jangan jadi BUDAK ormas hanya demi POPULARITAS politik," ujar warganet lain.
Tak hanya menyindir soal ormas, warganet lain pun ikut mengungkap nasib minoritas di Indonesia.
"Minoritas setara kewajiban doang, bayar pajak hak bebasnya nya hanya 50%, selamat hari minggu yg damai.." ungkap warganet yang mengungkap nasib dari minoritas.
Kontributor : Dea Nabila
TERPOPULER