Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima kewajiban dari pemegang yang menjadi Pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT). Aset yang diterima berupa berupa fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum).
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan, ada 18 pemegang SIPPT yang melaksanakan kewajiban penyerahan lahan seluas 119.403 meter persegi senilai Rp 1,7 triliun dan konstruksi seluas 77.001 meter persegi senilai Rp 15,3 miliar di enam wilayah Provinsi DKI Jakarta selama periode Januari-Maret 2023 ini.
"Saya dengan teman-teman pengembang telah menandatangani serah terima (fasos-fasum) senilai Rp 1,7 triliun di berbagai wilayah, lima kota dan satu kabupaten," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/4/2023).
Heru sendiri mengaku, sengaja menyampaikan pengumuman penerimaan aset yang merupakan kewajiban pengembang ini.
Ia bahkan berencana mengumumkannya selama tiga bulan sekali.
Sebab, Heru meyakini dengan mengumumkan penerimaan aset ini maka para pengembang lain sebagai pemegang SIPPT yang belum memenuhi penyerahan aset akan lebih termotivasi untuk segera menyerahkan kewajibannya.
"Jadi, per tiga bulan kita kumpulin supaya memberi semangat, memberi tahu juga kepada pengembang bahwa ini kita berproses dan tentunya pengembang juga merasa dihargai," ucapnya.
"Saya harap agar para wali kota dan bupati semakin optimal melakukan penagihan kewajiban yang masih tersisa yang bekerja sama dengan instansi terkait,” katanya.
Baca Juga: Abaikan Saran PKS Gelar Salat Id di JIS Seperti Era Anies, Heru Budi: Karyawan Maunya di Balai Kota
