Menko PMK Tegaskan Perbedaan Waktu Idul Fitri Muhammadiyah dan Pemerintah adalah Hal Wajar

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy merespon adanya kesulitan jemaah salat Id di sejumlah daerah.

Menurut Muhadjir, persoalan itu hanya masalah miskomunikasi antara pemerintah daerah dengan pengurus Muhammadiyah. Untuk itu, ia meminta kepada pihak terkait untuk menangani perbedaan dengan kepala dingin dan tidak langsung bereaksi.

"Saya kira harus kita tangani dengan kepala dingin, hati yang dingin, tidak usah grasak-grusuk, dan tidak langsung bereaksi, apalagi kita sedang melaksanakan ibadah puasa," kata Muhadjir usai melaksanakan salat Id Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/4/2023).

Mengenai perbedaan waktu Idul Fitri antara Muhammadiyah dengan pemerintah, Muhadjir mengatakan hal itu wajar selama semua kebutuhan beribadah terakomodir dengan baik.

"Saya hari ini sebagai Menko PMK juga melaksanakan salat Id saat gelombang pertama. Kalau yang melaksanakan gelombang kedua besok, ya tentu saja kita ucapkan selamat, saling berikan selamat lah tidak ada masalah," jelasnya.

Sebagai catatan, polemik penyelenggaraan salat id muncul saat pemerintah kota (Pemkot) Pekalongan dan Sukabum tidak mengizinkan pemakaian lapangan publik seperti alun-alun kota untuk salat Id bagi warga Muhammadiyah.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang pendidikan dan Kebudayaan itu menyatakan bahwa polemik yang terjadi disebabkan kurangnya informasi dan adanya kesalahpahaman.

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy juga turut melakukan salat Id di Pusat Dakwah Muhammadiyah.

Sidang Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1444 H jatuh pada 21 April 2023. Berbeda dengan yang ditetapkan pemerintah, yaitu 22 April.