Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat dikritisi lantaran mengadakan pertemuan politik di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (2/5/2023) lalu. Namun, bukan hanya Jokowi saja yang mengumpulkan parpol koalisi di Istana.
Presiden ke-5 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah melakukan hal yang sama. Hal tersebut diungkapkan oleh Anas Urbaningrum.
Kata Anas, beberapa kali SBY pernah mengadakan pertemuan yang sama seperti halnya yang dilakukan Jokowi.
"Banyak yang bertanya ke saya apakah dulu waktu periode Presiden SBY pernah ada pertemuan partai koalisi di Istana? Yang jelas pernah beberapa kali," kata Anas melalui tulisan pribadinya dikutip Sabtu (6/5/2023).
Mirip seperti kisah Jokowi dengan Partai NasDem, Anas menyebut kalau SBY juga pernah tidak mengundang salah satu partai koalisi pada masa itu.
"Ada juga pertemuan partai koalisi di Istana, tetapi salah satu partai koalisi tidak diundang. Tentu konteks tidak diundangnya berbeda dengan kejadian periode Presiden Jokowi," ungkapnya.
Tidak Etis
Acara silaturami yang digelar Jokowi dengan mengumpulkan para ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam dianggap hal yang tak etis dilakukan oleh kepala negara.
Pernyataan itu disampaikan oleh Analis Politik sekaligus Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Pasalnya, Dedi mengatakan, Jokowi telah menggunakan kantor presiden atau kepala negara untuk kegiatan politik praktis.
Baca Juga: NasDem Sebut Ada Hambatan Psikologis Ganggu Komunikasi Surya Paloh ke Jokowi
"Pertemuan itu jelas tidak etis karena menggunakan kantor presiden untuk kepentingan politik praktis," kata Dedi saat dihubungi, Rabu (3/5/2023).
Dedi mengatakan, dengan melakukan hal yang tidak etis tersebut, Jokowi dianggap telah kehilangan wibawanya terutama sebagai kepala negara.
"Jokowi kehilangan wibawa kepala negara karena telah menggunakan kekuasaan untuk kepentingan golongannya sendiri," tuturnya.
Dedi juga menyebut, ada kemungkinan memang pertemuan tersebut untuk mewujudkan terbentuknya Koalisi Besar untuk Pilpres 2024.
"Bisa saja pertemuan itu untuk mengupayakan koalisi besar sebagaimana yang selama ini memang Jokowi inginkan," kata Dedi.
