Suara.com - Komisi Nasional (Komnas) HAM menilai kelompok Lesbi Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) menjadi salah satu kelompok yang paling rentan dilecehkan dan dipolitisasi saat momen Pemilu.
Hal tersebut tertuang dalam laporan Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Konstitusional Kelompok Rentan Marginal Pada Pemilu dan Pilkada Seretak 2024 yang dirilis Komnas HAM pada Jumat (12/5/2023).
Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi menyampaikan, salah satu temuan itu terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut). Sebab Wali Kota Medan Bobby Nasution secara terbuka menyatakan Medan merupakan kota bebas dari LGBT.
"Teman-teman LGBT merasa semakin insecure karena ada pernyataan dari pimpinan daerahnya yang menyatakan bahwa Kota Medan sebagai bebas LGBT," ujar Ubai dalam jumpa pers di Jakarta Pusat.
Hal itu, kata Pramono, membuat kelompok LGBT merasa malu dan berkecil hati ketika datang ke TPS saat memilih.
"Ini membuat teman-teman semakin insecure nanti untuk datang ke TPS. Bahwa mereka didata oke, tetapi untuk datang ke TPS itu mereka semakin merasa ter-discourage," jelas Pramono.
Selain itu, Pramono berpandangan kelompok LGBT juga rentan dipolitisasi oleh calon legislatif (caleg) atau partai politik saat masa kampanye. Dengan menjadikan LGBT sebagai objek politisasai untuk mendulang dukungan dari kelompok tertentu.
"Mereka rentan menjadi korban politisasi. Jadi ada misalnya caleg-caleg atau partai-partai yang misalnya menyatakan 'kami anti LGBT, kita akan memberantas LGBT'," sebut Pramono.
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian mencontohkan hal serupa terjadi di Kota Surabaya, Jawa Timur. Temuan Komnas HAM, kelompok LGBT merasa dilecehkan ketika datang ke TPS karena kerap dipandang sinis.
"Itu dianggap pelecehan juga. Kita harus memahami itu sebagi pelecehan jika mereka merasa dilecehkan," sebut dia.
Lebih lanjut, Saurlin menyampaikan diskriminasi kepada kelompok LGBT pada masa pemungutan suara tidak hanya terjadi di Medan dan Surbaya. Pemerintah dan KPU harus memberikan perhatian khusus terkait hal itu.
"Saya kira itu terkait secara masif dan membutuhkan perhatian khusus dari bukan hanya KPU tapi juga pemerintah," katanya.
TERPOPULER
