Suara.com - Persoalan kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah, khususnya jalan raya saat ini menjadi sorotan pemerintah pusat. Hal ini muncul saat viralnya kondisi jalanan yang rusak di Lampung di media sosial hingga menjadi perhatian pemerintah tingkat pusat.
Merespons hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui, jika kerusakan infrastruktur tak hanya terjadi di Provinsi Lampung saja. Bahkan, sejumlah wilayah di daerah lain juga terjadi hal yang serupa.
"Ini sebetulnya bukan hanya di Lampung soal infrastruktur rusaknya jalan-jalan, di daerah-daerah lain pun banyak infrastruktur yang dibangun dengan kualitas memprihatinkan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Rabu (18/5/2023).
Marwata pun mengungkap pemicu rusaknya infrastruktur, terutama jalanan di berbagai wilayah.
"Seharusnya jalan dengan anggaran bisa bertahan tiga tahun, ternyata baru satu musim hujan sudah amblas aspalnya, misalnya seperti itu," sebutnya.
Menurutnya, persoalan pembangunan infrastruktur menjadi krusial karena pengawasan pengerjaan dan kualitas bahan. Hal tersebut menurut Alex, menyangkut pertanggungjawaban anggaran.
"Banyak anggaran pemerintah di pusat atau daerah banyak terserap dalam pembangunan infrastruktur. Tapi kalau pengawasan yang dilakukan tidak berjalan baik, maka hasilnya infrastruktur, apapun bentuknya itu juga kualitasnya tidak baik, selain juga cepat rusak," jelasnya.
Persoalan itu juga diperburuk dengan permintaan fee dari berbagai yang tidak berkepentingan.
"Sehingga anggaran yang seharusnya bisa terserap untuk infrastruktur 100 persen, sering paling 60 sampai 70 persen yang masuk untuk infrastruktur, itu pun sudah bagus," kata Alex.
Baca Juga: Taktik Jokowi Cek Jalan Rusak di Lampung dan Jambi: Sama-sama Sengaja Mengubah Rute
Permasalahan adanya kebocoran anggaran seperti adanya pungutan oleh pihak yang tak bertanggung jawab menjadi titik pangkalnya.
"Artinya, ada kebocoran besar di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Atau pembangunan infrastruktur itu, terdapat kebocoran anggaran yang sangat besar karena adanya pungutan dari berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab," katanya.
