Suara.com - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming hadir di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta pada Senin (22/5/2023). Kedatangan Gubran merupakan dalam rangka memenuhi panggilan partai.
Pemanggilan itu diduga terkait dengan manuver Gibran yang menemani Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu relawannya di Solo, beberapa waktu lalu.
Di kantor DPP PDI Perjuangan, Gibran ditunggu oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan turut didampingi Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Komarudin Watubun.
Usai pertemuan itu, Komarudin menyatakan, PDIP tidak memberikan sanksi apa-apa kepada Gibran terkait pertemuannya dengan Prabowo.
Meski begitu, lanjut Komarudin, ia dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberikan sejumlah nasihat kepada Gibran, terkait Langkah politik yang ia ambil.
Dalam kesempatan yang sama, Gibran juga mengaku telah menjelaskan mengenai dirinya yang menemani Prabowo bertemu dengan relawannya di Solo.
Sebagai kader muda PDI Perjuangan, ia menegaskan tidak akan berpaling dari partainya dan juga dari Megawati Soekarnoputri.
"Saya sudah menjelaskan kronologi terkait pertemuan (dengan Prabowo) kemarin. Saya sebagai kader PDIP, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai dengan arahan Ibu Ketua Umum (Megawati)," kata Gibran.
Lalu, alih-alih menerima sanksi, Gibran malah dihadiahi dua buah buku oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto.
Buku tersebut adalah mengenai Presiden RI Soekarno dan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang berjudul ‘Progressive Geopolitical Coexistence’.
Lalu ada juga buku 'Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Soekarnoputri Melestarikan Alam', yang mengulas perjalanan Presiden RI ke-5 itu, tentang kecintaannya terhadap lingkungan dan kegemarannya pada tanam-tanaman.
Beda nasib Ganjar Pranowo
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga pernah dipanggil oleh DPP PDI Perjuangan karena dianggap melanggar instruksi terkait komunikasi politik, pada 2022 lalu.
Hal itu terkait dengan Ganjar yang menyatakan kesiapannya mencalonkan diri sebagai presiden pada 18 Oktober 2022 lalu, jauh sebelum ia resmi diusung oleh PDIP.
Atas pernyataan itu, Ganjar menerima sanksi dari Dewan kehormatan PDIP karena melanggar instruksi partai terkait komunikasi politik.
