Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap hasil klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut, Maulan memiliki sumber pendapatan lain selain gaji sebagai kepala daerah.
"Sudah diklarifikasi, bahwa yang bersangkutan punya sumber pendapatan lain. Selain sebagai walikota, dia juga punya perkebunan sawit. Punya juga kos-kosan, punya ruko. Nah itu sekarang lagi kami kumpulkan, kira-kira pendapatan berapa, kami estimasi," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Selasa (23/5/2023).
Pahala menegaskan, penyelenggara negara memiliki aset bukan suatu hal yang salah. Namun yang terpenting asal usul aset tersebut.
Untuk memastikan aset yang dimiliki Maulan, KPK akan mengirim tim ke Pangkalpinang melakukan penelusuran langsung.
"Untuk itu KPK akan kirim tim ke Pangkalpinang, mendalami asal usul kepemilikan aset, di samping untuk memastikan bahwa semua aset yang ada di LHKPN itu memang, semua yang dimiliki sudah dilaporkan," katanya.
Selain itu, ia mengemukakan, jika ada beberapa aset Maulan yang lain dan perlu diasesmen.
"Dan kami juga lakukan asesmen, kalau bilang kos-kosan itu berapa gede kos-kosannya, berapa pendapatannya. Kalau di perkebunan berapa banyak dia punya, kira-kira berapa penghasilannya," sambunganya.
Sebelumnya, Maulan Aklil dipanggil KPK pada Rabu 17 Mei 2023 lalu. Dia diklarifikasi kurang lebih selama lima jam, setelah sebelumnya tiba sekitar pukul 09.00 WIB dan selesai pukul 14.13 WIB
Merujuk LHKPN miliknya yang dilaporkan pada 2021, Maulan memiliki kekayaan senilai Rp 11.380.412.373 atau Rp 11, 3 miliar.
Harta kekayaan itu terdiri dari 11 tanah dan bangunan senilai Rp 11.105.200.000 atau Rp 11,1 miliar. Kemudian kendaraan mobil Mitsubishi senilai Rp 220.000.000, dan kas dan setara kas Rp 55.212.373. Tercatat Maulan tidak memiliki utang.
TERPOPULER
