Suara.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mendatangi Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta Pusat pada Kamis (25/5/2023) siang. Lalu apa tujuan keduanya mendatangi kantor PBNU siang ini?
Pantauan Suara.com di kantor PBNU, Yaqut Cholil atau yang kerap disapa dengan Gus Yaqut tiba di kantor PBNU sekira pukul 13.00 WIB. Ketika ditanyai perihal kedatangannya Gus Yaqut enggan berkomentar.
Sementara itu, Pratikno tiba di kantor PBNU sekitar pukul 14.00 WIB. Ia tidak membeberkan secara detail mengenai maksud kedatangannya ke PBNU siang ini.
"Aku diundang sama Pak Ketum (PBNU)," ujar Pratikno kepada wartawan.
Sebelumnya, PBNU kedatangan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. Dalam kesempatan itu, hadir Ketua Umum (PP) Muhammdidyah Haedar Nashir, Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Ketua PP Muhammdiyah Anwar Abbas beserra rombongan.
Mereka ditemui langsung oleh jajaran PBNU termasuk Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. Selepas pertemuan, jajaran PBNU dan PP Muhammadiyah menggelar konferensi pers.
Salah satu topik yang dibahas, yakni soal politik identitas menjelang ajang Pemilu 2024. Gus Yahya dengan tegas menolak politik identitas pada Pemilu 2023. Khususnya, politik identitas yang membawa nama besar NU.
"Saya sering katakan, bahwa kita tidak mau ada politik berdasarkan identitas Islam. Bahkan kita tidak mau ada politik berdasarkan identitas NU," ucap Gus Yahya.
Gus Yahya menilai, politik identitas berbahaya karena berpotensi memecah belah masyarakat. Selain itu, dia menilai praktik politik identitas pada akhirnya hanya akan menguntungkan kelompok tertentu. Lantaran itu, PBNU mendorong adanya upaya politik yang lebih rasional dibandingkan politik identitas.
"Mengutamakan identitas primordial tanpa ada kompetisi yang lebih rasional, menyangkut hal yang lebih visioner dan tawaran agenda yang bisa dipersandingkan antar kompetitor," jelas Gus Yahya.
Sementara itu, Haedar Nashir menilai politik identitas akan menimbulkan polarisasi di masyarakat saat musim politik.
"Karena menyandarkan, maka sering terjadi politisasi sentimen atas nama agama ras suku golongan yang akhirnya membawa ke arah polarisasi," ujar Haedar.
Dia berharap para calon yang ikut kompetisi dalam Pemilu 2023 tidak memakai cara politik identitas untuk mendulang suara.
