REGIONAL:
Suara.com - Kasus bule-bule yang berulah di Bali kembali meresahkan warga. Baru-baru ini, seorang bule wanita mendadak masuk ke tengah-tengah pertunjukan tarian di Ubud, Bali tanpa menggunakan sehelai kain pun alias telanjang.
Aksi nekat ini pun terekam kamera pengunjung yang heboh karena bule tersebut masuk ke tengah tengah penari dan sempat mendobrak pintu dekat anjungan hingga harus diusir oleh penyelenggara pertunjukan.
Aksi ini pun lantas mendapat perhatian publik dan muncul protes dari banyak pihak yang juga mengetahui bule-bule yang sering berulah di Bali sering sengaja melakukan aksi nekat yang melanggar aturan setempat diduga agar dideportasi ke negara asalnya.
Motif ulah para bule ini juga biasanya didasari oleh faktor ekonomi. Lalu, bagaimana sebenarnya prosedur deportasi di Indonesia? Simak inilah selengkapnya.
Prosedur deportasi di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Di dalam UU tersebut, deportasi adalah suatu tindakan administratif yang dilakukan oleh pihak keimigrasian untuk secara paksa mengeluarkan Warga Negara Asing atau WNA dari Indonesia ke negara asal mereka.
Secara prosedur, deportasi ini baru dapat dilakukan jika WNA tersebut melakukan ataupun diduga melakukan kegiatan yang dianggap membahayakan atau mengacam keselamatan masyarakat atau ketertiban umum dari wilayah Republik Indonesia, termasuk kasus kasus pidana dan perdata. Pelaksanaan deportasi ini dilakukan di bawah wewenang Ditjen Keimigrasian.
Di dalam UU Keimigrasian Pasal 85 UU Keimigrasian juga diatur soal waktu detensi deportasi yang berbunyi: "Detensi terhadap Orang Asing dilakukan sampai Deteni dideportasi. Dalam hal Deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun."
Walaupun deportasi ini bersifat memaksa, namun pada dasarnya tindakan deportasi ini tidak boleh melanggar Hak Asasi Manusia. Hal ini pun juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 34 yang berbunyi: "Setiap orang tidak boleh diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang”.
UU tersebut juga bersumber dari Pasal 9 Universal Declaration of Human Rights.
Prosedur deportasi ini pun juga harus dipatuhi seluruh unit Imigrasi di Indonesia. Maka dari itu, WNA di seluruh Indonesia dapat terancam terkena deportasi jika memang terbukti melanggar peraturan dan mengganggu kenyamanan warga sekitar tanpa terkecuali.
Kontributor : Dea Nabila
TERPOPULER
