Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mengkaji rencana penetapan LPG 3 kilogram satu harga di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan itu rencananya akan terealisasi pada tahun 2026.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menyebut pemerintah akan menunjuk Pertamina sebagai pelaksana kebijakan tersebut.
"Kami kaji supaya harganya sama, itu bisa dilakukan oleh Pertamina,” kata Dadan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Rencana pemerintah menetapkan kebijakan LPG 3 kilogram satu harga, sebelumnya diungkap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (2/7) kemarin.
Menurut Bahlil, aturan itu nantinya akan dimasukkan dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram. Langkah itu diambil sebagai upaya untuk mengurangi potensi kebocoran subsidi yang selama ini masih menjadi masalah serius di lapangan.
"Kita akan ubah beberapa metode agar kebocoran tidak terjadi, termasuk soal harga. Ada kemungkinan kita akan tetapkan satu harga untuk LPG 3 kilogram supaya tidak ada gerakan tambahan di bawah," ungkap Bahlil.
Masih maraknya ketimpangan harga LPG 3 kilogram di berbagai daerah menjadi salah satu alasan pemerintah berencana menerapkan kebijakan ini. Di mana berdasar hasil temuan Kementerian ESDM di lapangan, harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditentukan berkisar antara Rp16.000-Rp19.000/tabung seringkali bisa mencapai Rp50.000.
Kondisi ini dinilai Bahlil mencederai semangat subsidi yang seharusnya meringankan beban masyarakat kecil. Terlebih, nilai subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk LPG 3 kg tidak sedikit, yakni mencapai Rp80 hingga Rp87 triliun setiap tahunnya.
"Kalau harganya naik terus dan tidak terkendali, antara harapan negara dan realisasi di lapangan jadi tidak sinkron. Ini yang harus kita antisipasi," jelasnya.
TERPOPULER
