Minta Pensiun, Ini Deretan Jabatan yang Diemban Megawati Era Pemerintahan Jokowi

Suara.com - Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri mengaku sudah lelah dalam urusan pemerintahan dan ingin segera pensiun.

Namun, hal tersebut belum bisa dia dapatkan, karena permintaannnya untuk pensiun selalu ditolak oleh Presiden Joko Widodo.

Hal itu ia sampaikan saat meresmikan RS KM Malahayati, Minggu (11/6/2023). Awalnya Megawati meminta para pejabat untuk lebih sering lagi turun ke bawah, agar melihat langsung kondisi sesungguhnya di lapangan, demi kebaikan negara.

"Kalau saya betul, saya biarin. Saya selalu bilang loh ini bukan buat saya kok. Saya kan tinggal pensiun, tapi kok nggak dikasih-kasih pensiun saja sama Pak Jokowi," kata Megawati.

Menurut dia, Jokowi masih ingin tetap melibatkannya dalam pemerintahan melalui sejumlah jabatan di lembaga negara.

Namun Megawati mengaku ingin berhenti dan berulangkali meminta,namun tetap tidak dikabulkan oleh Presiden Jokowi.

"Terus saya bilang 'Pak saya sudah tua pak, udah yang lain', 'ah nggak, ibu'," ujarnya.

Lantas apa saja jabatan yang hingga kini masih dipegang Megawati di pemerintahan Jokowi? Berikut ulasannya.

Duta Pancasila Paskibraka

Jabatan Duta Pancasila Paskibraka dipegang oleh Megawati Soekarnoputri sejak 5 April 2022, melalui Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

Dalam Perpres itu salah satunya menegaskan kalau Megawati Soekarnoputri ditunjuk sebagai pembina Duta Pancasila Paskibraka Indonesia tingkat pusat.

Paskibraka adalah kegiatan pelajar putra dan putri terbaik Indonesia yang menjadi kader bangsa yang bertugas mengibarkan dan menurunkan duplikat Benda Pusaka.

Adapun Paskibraka bertugas di Hari Peringatan Kemerdekaan RI dan upacara Hari Lahir Pancasila, mulai dari tingkat kota/kabupaten hingga tingkat nasional.

Dewan Pengarah BPIP

Jabatan lain yang diemban Megawati pada era pemerintahan Presiden Jokowi adalah Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Jabatan itu dipegang oleh Megawati pada 22 Maret 2018. Sebenarnya, Jokowi telah melantik putri proklamator itu pada Juni 2017.

Namun ketika itu BPIP masih berstatus sebagai Unit Kerja Presiden (UKP). Jokowi lalu meningkatkan status UKP menjadi badan melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Adapun salah satu tugas dari BPIP adalah melakukan amandemen terbatas UUD 1945.

Dewan Pengarah BRIN

Selain dua jabatan di atas, Jokowi juga melantik Megawati sebagai Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Jabatan itu dipegang Ketum PDI Perjuangan itu sejak 13 Oktober 2021 melalui Keputusan Presiden (Kepppres) Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Kontributor : Damayanti Kahyangan