Presiden enggan menyebutkan daerah yang dimaksud. Namun menurut informasi yang ia dapat, lebih dari 50 persen anggaran tersebut digunakan untuk perjalanan dinas.
“Rp 2,5 miliar untuk pengembangan usaha mikro usaha kecil. Rp 2,5 miliar. Rp 1,9 miliar itu untuk honor dan perjalanan dinas. Ke situ-situ terus, sudah. Itu nanti sisanya yang Rp 0,6 miliar, yang Rp 600 juta itu nanti juga masih muter-muter saja,” ungkap presiden.
Minta penganggaran APBN dan APBD diubah
Terkait adanya temuan penggunaan anggaran yang tidak jelas, Presiden Jokowi menyatakan menyayangkan anggaran tersebut tidak tepat sasaran.
Untuk mencegah terulangnya hal seperti demikian di kemudian hari, presiden meminta agar penganggaran APBN dan APBD diubah.
“Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd, nggak konkret. Langsung ajalah. Itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing, ya kalau pengembangan UMKM kan mestinya itu. Untuk pameran jelas," pinta Jokowi.
Minta 80 persen anggaran untuk hal konkret
Selain itu, Jokowi juga meminta BPKP untuk memberikan arahan pada pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN serta kementerian dan lembaga agar menggunakan anggaran dengan berorientasi pada hasil.
Menurut presiden, ini adalah tugas berat bagi BPKP untuk agar orientasi pengguna dana berubah, yakni menjadi 80 persen untuk hal yang konkret, sementara sisanya untuk penunjang seperti honor.
“Bisa mengawal bisa mengawasi, bisa mengarahkan. Dan yang nggak pusat, nggak provinsi, kota dan kabupaten itu dengan BPKP itu takut. Segen dan takut. Gunakan ini untuk kebaikan negara," pungkas Jokowi.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
TERPOPULER
