PMI Di Malaysia Ngadu Sulit Bikin Paspor, Gerindra Janji Sampaikan Langsung Ke Presiden Jokowi

Suara.com - Partai Gerindra menggelar acara konsolidasi bersama Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) Gerindra Malaysia, Minggu (18/6/2023). Dalam kesempatan itu, para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia menyampaikan keluhan sulitnya membuat dokumen berupa paspor kepada Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Himatul Aliyah.

Keluhan ini disampaikan oleh salah satu WNI yang juga PMI di Malaysia, Hasyim Said. Menurutnya, KBRI Malaysia cenderung mempersulit pembuatan paspor bagi PMI ilegal yang bekerja di Malaysia.

Seharusnya, kata Hasyim, KBRI mempermudah pembuatan paspor bagi PMI ilegal agar keberadaannya dan legalitasnya dapat terjamin selama bekerja di Malaysia.

"Masalah hari hari yang kami hadapi saat ini adalah sulitnya pembuatan paspor Pak. Harapan saya, saya ingin lebih dipermudah pembuayan paspor di KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Penang dan KJRI Johor. Pembuatan paspor kami-kami sangat lambat," ujar Hasyim kepada wartawan.

Menanggapi keluhan ini, Muzani mengaku bakal menyampaikan masalah tersebut langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menjelaskan, saat ini pemerintah Malaysia di bawah kepemimpinan PM Anwar Ibrahim telah mempermudah warga negara asing untuk mempermudah penyelesaian dokumen-dokumen.

"Itu sebabnya pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melayani WNI kita dengan baik terkait pembuatan dokumen dan paspor. Namun setelah mendapat kabar seperti ini kami prihatin dan saya akan meneruskan masalah ini kepada presiden Jokowi. Kebijakan yang baik antar kedua negara justru terhambat oleh birokrasi kita sendiri," tutur Muzani.

Tidak hanya itu, Muzani juga mendapat laporan biaya pembuatan dokumen paspor yang seharusnya terjangkau justru dipatok jauh dari harga resmi. Ia mengaku prihatin karena semestinya negara menjamin keamanan dan kepastian bagi legalitas dokumen PMI yang berada di Malaysia.

"Negara-negara lain mudah mengurus dokumen tapi kenapa kita mempersulit diri sendiri. Karena itu kami berharap KBRI dan KJRI harus membuka dan mempermudah pelayan pelayanan ini, kalau perlu digratiskan, kalau perlu buka nonstop 24 jam. Mumpung pemerintah Malasysia membuka diri," imbuh dia.