Infografis
Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengaku bahwa pemerintah akan meminta keterangan dari pihak Ponpes Al-Zaytun terkait dengan dugaan penyimpangan ajaran.
Hal tersebut disampaikan oleh Muhadjir ketika ditanya soal sikap pemerintah tentang kontroversi Al-Zaytun yang diduga seperti aliran sesat. Ia menyebut, hal tersebut perlu dilakukan oleh pemerintah karena isu yang diduga melibatkan ponpes Al-Zaytun merupakan hal yang sensitif.
Oleh karenanya, ia menyebut pemerintah harus berhati-hati dalam penanganan dugaan penyimpangan tersebut.
Kemenko Polhukam Berunding dengan BIN, MUI, dan Polri
Kemenko Polhukam mengadakan rapat tertutup bersama dengan Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, hingga BIN terkait dengan Pondok Pesantren Al-Zaytun.
Wakil Sekretaris Jenderal MUI Ikhsan Abdullah menyebut rapat tersebut dilakukan untuk menangani polemik terkait kegiatan dan pengajaran di Ponpes Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Agar bisa menindaklanjuti laporan yang ada, ia menyebut bahwa pihaknya akan membentuk tim khusus dalam menyelesaikan permasalahan Ponpes Al-Zaytun.
Meski demikian, Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden Maruf Amin tersebut masih belum tahu anggota dari timsus yang akan dikerahkan.
Kontributor : Syifa Khoerunnisa
Baca Juga: Al-Zaytun Sebut Bahwa Aturan Haji Boleh di Indonesia, MUI Indramayu: Ajaran Menyimpang
