Pondok Pesantren Al Zaytun yang berlokasi di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat karena adanya ajaran yang dinilai melenceng dari agama Islam.
Beragam aktivitas yang dilakukan di Ponpes milik Panji Gumilang tersebut selalu viral di media sosial, mulai dari saf jemaah perempuan dan laki-laki bercampur, sampai dengan dugaan terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia (NII).
Beberapa pihak mulai dari pemerintah sampai dengan MUI turut bergegas memberikan penanganan terhadap aliran yang mengancam keutuhan NKRI tersebut.
MUI Kaji Pencabutan Izin Ponpes
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hukum dan HAM, Ikhsan Abdullah menyebut saat ini pihaknya tengah menganalisis rekomendasi pencabutan izin Pondok Pesantren Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat.
Rekomendasi tersebut terjadi seiring dengan adanya polemik di ponpes tersebut, salah satunya yaitu tentang dugaan penyimpangan ajaran agama. Bahkan disebutkan berdasarkan hasil penelitian MUI, Al-Zaytun sudah jelas terafiliasi dengan gerakan NII.
Ridwan Kamil Bentuk Tim Investigasi
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memutuskan untuk membentuk tim investigasi guna menelusuri dugaan ajaran menyimpang di ponpes Al-Zaytun. Tim tersebut diketahui akan bekerja selama 7 hari untuk mengumpulkan berbagai data, serta informasi berkaitan dengan ponpes tersebut.
Ridwan Kamil menjelaskan untuk mengurus ponpes tersebut, harus dilakukan secara waspada dan juga hati-hati. Ridwan Kamil tidak ingin mengambil keputusan jika tidak ada bukti dan data yang kuat, yang nantinya memungkinkan untuk membuat kisruh.
Menko PMK Minta Hati-hati Usut Polemik Al-Zaytun
Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengaku bahwa pemerintah akan meminta keterangan dari pihak Ponpes Al-Zaytun terkait dengan dugaan penyimpangan ajaran.
Hal tersebut disampaikan oleh Muhadjir ketika ditanya soal sikap pemerintah tentang kontroversi Al-Zaytun yang diduga seperti aliran sesat. Ia menyebut, hal tersebut perlu dilakukan oleh pemerintah karena isu yang diduga melibatkan ponpes Al-Zaytun merupakan hal yang sensitif.
Oleh karenanya, ia menyebut pemerintah harus berhati-hati dalam penanganan dugaan penyimpangan tersebut.
Kemenko Polhukam Berunding dengan BIN, MUI, dan Polri
Kemenko Polhukam mengadakan rapat tertutup bersama dengan Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, hingga BIN terkait dengan Pondok Pesantren Al-Zaytun.
TERPOPULER
