Sikap Pemerintah Soal Polemik Ponpes Al-Zaytun: Bentuk Tim Investigasi, Izin Bakal Dicabut?

Agatha Vidya Nariswari
Sikap Pemerintah Soal Polemik Ponpes Al-Zaytun: Bentuk Tim Investigasi, Izin Bakal Dicabut?
Potret cara salat Ied Pesantren Al Zaytun yang ramai diperbincangkan (Instagram)

Ponpes Al-Zaytun yang berlokasi di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jabar saat ini tengah menjadi sorotan karena adanya ajaran yang dinilai melenceng dari agama Islam.

Pondok Pesantren Al Zaytun yang berlokasi di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat karena adanya ajaran yang dinilai melenceng dari agama Islam.

Beragam aktivitas yang dilakukan di Ponpes milik Panji Gumilang tersebut selalu viral di media sosial, mulai dari saf jemaah perempuan dan laki-laki bercampur, sampai dengan dugaan terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia (NII).

Beberapa pihak mulai dari pemerintah sampai dengan MUI turut bergegas memberikan penanganan terhadap aliran yang mengancam keutuhan NKRI tersebut.

MUI Kaji Pencabutan Izin Ponpes

Baca Juga: Ayu Aulia Tak Terima Dituduh Rekayasa Hasil USG Lisa Mariana: Dasar Tak Tahu Terima Kasih!

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hukum dan HAM, Ikhsan Abdullah menyebut saat ini pihaknya tengah menganalisis rekomendasi pencabutan izin Pondok Pesantren Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat.

Rekomendasi tersebut terjadi seiring dengan adanya polemik di ponpes tersebut, salah satunya yaitu tentang dugaan penyimpangan ajaran agama. Bahkan disebutkan berdasarkan hasil penelitian MUI, Al-Zaytun sudah jelas terafiliasi dengan gerakan NII.

Ridwan Kamil Bentuk Tim Investigasi

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memutuskan untuk membentuk tim investigasi guna menelusuri dugaan ajaran menyimpang di ponpes Al-Zaytun. Tim tersebut diketahui akan bekerja selama 7 hari untuk mengumpulkan berbagai data, serta informasi berkaitan dengan ponpes tersebut.

Ridwan Kamil menjelaskan untuk mengurus ponpes tersebut, harus dilakukan secara waspada dan juga hati-hati. Ridwan Kamil tidak ingin mengambil keputusan jika tidak ada bukti dan data yang kuat, yang nantinya memungkinkan untuk membuat kisruh.

Baca Juga: Ngaku Tak Bahagia dengan Pernikahannya, Lisa Mariana Kena Karma?

Menko PMK Minta Hati-hati Usut Polemik Al-Zaytun