Suara.com - Komisi I DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal sosok pengganti Johnny G Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (menkominfo).
Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin menyatakan, pihaknya hanya menunggu yang menjadi keputusan Jokowi ke depan. Sabab, kekinian, jabatan Menkominfo dijabat Mahfud MD yang berstatus sebagai pelaksana tugas atau Plt.
"Itu hak prerogatif presiden jadi kita tunggu saja. Kan beliau sudah mengeluarkan statemen akan ada kejutan untuk penggantinya menkominfo," kata Nurul di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (27/6/2023).
Nurul menegaskan tidak ada tenggat waktu soal penentuan pengganti Plate. Menurutnya hal tersebut sepenuhnya merupakan hak Jokowi.
"Itu kan prerogatif presiden, saya tidak mau masuk ke situ," kata Nurul.
Sebelumnya, Menkominfo noaktif Johnny G Plate didakwa menerima uang Rp 17,8 miliar terkait kasus korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Dakwaan itu dibacakan Jaksa Kejaksaan Agung (Kejagung) saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Selasa (27/6/2023).
"Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, terdakwa Johnny G Plate sebesar Rp17.848.308.000," kata Jaksa membacakan dakwaan.
Sementara, Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latifn didakwa menerima uang senilai Rp 5 miliar. Sedangkan Tenaga Ahli HUDEV UI, Yohan Suryanto didakwa menerima uang senilai Rp 453 juta atau Rp 453.608.400.
Kemudian Konsorsium Fiber Home PT Telkominfra, PT Multi Trans Data (PT MTD) untuk paket 1 dan 2 sebesar Rp 2,9 triliun atau Rp2.940.870.824.490. Konsorsium Lintas Arta, Huawei dan SEI untuk Paket 3, sebesar Rp 1,5 triliun atau Rp1.584.914.620.955. Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4, 5, sebesar Rp 3,5 trilun atau Rp3.504.518.715.600.
Akibat perbuatan para terdakwa, Jaksa menyebut mereka merugikan keuangan negara senilai Rp 8 triliun.
"Yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp 8.032.084.133.795,51," kata Jaksa.
Sebelumnya diberitakan, Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) dan infrastruktur pendukung Kominfo periode 2020-2022.
Johnny G Plate disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kejaksaan Agung menduga telah terjadi kerugian keuangan negara mencapai Rp 8,032 triliun. Selain Johnny, ada delapan orang lain yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
TERPOPULER
