Suara.com - Gubernur Papua nonaktif, Lukas Enembe punya hidup hedon dan terbilang rakus kala ia masih menduduki jabatannya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa setidaknya Lukas menghabiskan uang miliaran Rupiah dalam sehari untuk belanja makan dan minum.
Bukan main, ia menggunakan uang dana operasional yang seharusnya dimanfaatkan publik demi mengisi perutnya.
Wakil Ketua KPK: Lukas habiskan Rp 1 M perhari buat makan dan minum
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers terkait tindak pidana pencucian uang Lukas Enembe pada Senin (26/6/2023) mengungkap uang dana operasional yang disalahgunakan oleh eks Gubernur Papua itu.
Alex mengungkap bahwa Lukas menggelontorkan Rp 1 miliar untuk belanja makan dan minum perharinya. Lebih lanjut jika dihitung dalam satu tahun, Lukas menghabiskan Rp 1 triliun dari dana operasional.
"Bayangkan kalau Rp 1 triliun itu, sepertiga digunakan makan dan minum, itu satu hari Rp 1 miliar untuk belanja makan dan minum," kata Alex.
Angka belanja tersebut jauh lebih tinggi ketimbang yang telah dibatasi oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri.
Demi menutupi jejak kehidupan hedon nan rakusnya, Lukas menggunakan bukti-bukti palsu terkait pembelian makan dan minum.
Baca Juga: Lukas Enembe Diduga Akali Pergub Demi Dapat Biaya Makan-Minum Rp 1 M Sehari
Lukas sedemikian rupa membuat banyak kwitansi fiktif pembelian makan dan minum yang diperoleh dari dana operasional. Adapun KPK telah berupaya mencocokan data kwitansi dengan tempat makan yang diakui mengeluarkan kwitansi tersebut.
Pihak rumah makan kemudian menegaskan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan kwitansi dan Lukas tak pernah melakukan transaksi yang disebutkan dalam bukti transaksi palsu itu.
"Ternyata itu juga banyak yang fiktif. Jadi restorannya tidak mengakui bahwa kwitansi itu diterbitkan oleh rumah makan tersebut," beber Alex.
Rekayasa transaksi tersebut dilakukan oleh Lukas dari 2019 hingga 2022 kala ia masih duduk di kursi pemerintahan Papua.
"Informasi yang kemarin dipaparkan ke pimpinan menyangkut dana operasional Gubernur selama tiga tahun itu dari tahun 2019 sampai 2022. Tiap tahun dana operasional yang bersangkutan itu 1 triliun lebih. Itu jauh lebih tinggi dari ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendagri," kata Alex.
Bukan cuma itu, KPK telah menelusuri bahwa laporan pertanggungjawaban perihal penggunaan dana operasional Lukas Enembe tidak menyertakan bukti-bukti yang jelas.
