Suara.com - Maraknya kasus korupsi di Indonesia yang terungkap lewat penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KP) kerap kali menyeret berbagai lembaga dan institusi. Hal ini pun diungkap oleh Ketua KPK Firli Bahuri dalam acara seminar yang digelar di Gedung Juang KPK, Jakarta pada Selasa, (18/07/2023) kemarin.
"KPK sudah banyak memberantas korupsi. Jumlah (koruptor) yang ditangkap oleh KPK sampai hari ini sebanyak 1.615 orang. Pihak mana yang paling banyak ditangkap? Ya swasta," ungkap Firli.
Firli pun membenarkan bahwa banyak pihak swasta yang berhubungan dengan para penyelenggara negara, sehingga kemungkinan besar kerjasama yang dilakukan dalam rangka keberlangsungan pihak swasta tersebut di Indonesia.
"Kenapa paling banyak swasta? Karena pihak swasta ini sering memberikan hadiah atau punya janji kepada penyelenggara negara. Kadang juga jadi sponsor pemilihan di daerah," lanjut Firli.
Namun, bukan hanya pihak swasta yang bertindak sebagai institusi penyumbang koruptor di Indonesia. Ada beberapa institusi lain yang ikut menjadi penyumbang koruptor terbesar sepanjang sejarah KPK.
Lalu, apa saja pihak yang berperan dalam banyaknya tindak pidana korupsi?
Berdasarkan data yang diungkap KPK, berikut adalah beberapa institusi yang menjadi penyumbang koruptor di Indonesia :
1. Swasta
Seperti yang sudah disebutkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri, pihak swasta kerap kali terlibat dalam kasus korupsi karena adanya kerjasama dengan penyelenggara negara.
Baca Juga: PT Hitakara Kembali Desak Hakim Batalkan Putusan PKPU: Aroma Suap Sangat Kuat
Institusi swasta yang dianggap sebagai institusi independen pun memiliki kebebasan untuk menjalin banyak kerjasama tanpa embel-embel institusi negara.
Hal ini pun yang membuat banyak pihak swasta yang akhirnya "mengkambinghitamkan" para penyelenggara negara dalam kasus korupsi.
2. Pejabat pemerintahan
Pihak institusi kedua yang menjadi penyumbang koruptor terbesar adalah para jajaran pejabat pemerintahan, terlebih lagi pejabat yang berhubungan dengan administrasi, perizinan, hingga pelaksana pelayanan publik.
Pejabat dalam tingkat eselon ini biasanya menjalin kerjasama dengan pihak eksternal pemerintahan sehingga rentan dalam terlibat kasus korupsi di luar kesepakatan secara resmi di pemerintahan.
3. Legislatif
