Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri diagendakan bakal menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang digelar Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Jumat (4/8) hari ini.
Johanis Tanak disidang etik Dewan Pengawas atau Dewas KPK karena diduga berkomunikasi dengan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite, yang sedang berperkara di KPK.
"Jadwalnya FB (Firli Bahuri jadi saksi)," kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris ditemui wartawan di Gedung KPK C1, Jumat.
Dalam sidang kali ini, Dewas KPK hanya memanggil Firli Bahuri sebagai saksi kasus etik yang diduga dilakukan Johani Tanak. Dewas KPK bakal mengorek keterangan Firli Bahuri soal skandal percakapan Johanis Tanak dengan orang yang berperkara di KPK.
Pimpinan KPK Dipanggil Dewas
Dalam sidang sebelumnya, dua wakil ketua KPK Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron telah dihadirkan sebagai saksi. Kepada keduanya didalami soal aktivitas mereka pada tanggal 27 Maret 2023. Nawawi mengaku mereka sedang mengekspose kasus dugaan korupsi Formula E.
"Yang mereka tanyakan itu apakah 27 (Maret) itu kegiatan apa aja yang dilakukan oleh pimpinan. Seingat kami ada expose kasus Formula E," kata Nawawi pada Kamis (27/7/2023) lalu.
Pada saat itu juga mereka mendapat informasi adanya penggeledahan di Kementerian ESDM.
"Nah dalam rapat itu ada pemberitahuan bahwa penggeledahan di ESDM," ujarnya.
Diduga Langgar Etik
Sebelumnya, Dewas KPK menemukan komunikasi antara Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite dengan Tanak.
"Dewan pengawas menemukan ada komunikasi antara saudara JT (Johanis Tanak) dan saudara Sihite yang dilakukan pada 27 Maret 2023 setelah saudara JT menjabat sebagai pimpinan KPK," kata Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Senin (19/6/2023) lalu.
Oleh karenanya, Dewas KPK memutuskan memproses laporan itu ke sidang etik.
"Untuk hal ini cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik, diduga melanggar ketentuan Pasal 4 Ayat 1 huruf J atau Pasal 4 Ayat 1 huruf B atau Pasal 4 Ayat 2 huruf B Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK," kata Albertina.
Tanak diduga berkomunikasi dengan Idris Sihite, beberapa waktu setelah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, menggantikan Lili Pintauli Siregar.
TERPOPULER
