REGIONAL:
Suara.com - Segerombolan oknum anggota TNI sempat bersitegang dengan Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teuku Fathir Mustafa.
Salah satu perwakilan prajurit TNI yang berada di lokasi merupakan Penasihat Hukum Kodam I Bukit Barisan Mayor Dedi Hasibuan.
Perseteruan tersebut bermula kala Mayor Dedi mendatangi Mako Polrestabes Medan, pada Sabtu (5/8/2023).
Lantas, apa yang mendorong Mayor Dedi menggeruduk markas Polrestabes Medan tersebut?
Bermula dari kasus pemalsuan tanah
Mayor Dedi membawa sejumlah rekan-rekannya mendatangi Gedung Satreskrim Polrestabes Medan proses hukum masalah pemalsuan surat keterangan tanah yang diduga dilakukan oleh ARH.
"Intinya dari Mayor Dedi ingin menanyakan surat penangguhan yang mereka buat sudah sampai mana. Setelah dijelaskan mereka memahami bahwa surat itu baru diterima hari ini jam 14.00 WIB," ungkap Kapendam I/BB Kolonel Rico Siagian.
Debat Mayor Dedi vs Kompol Fathir viral di media sosial
Momen Dedi vs Fathir bersitegang sempat viral di media sosial.
Salah satu akun Instagram @seputaranbinjai, Senin (7/8/2023) mengunggah video cuplikan debat tegang antara Dedi dan Fathir.
Dedi menagih penjelasan terkait kejelasan kasus ARH. Dedi juga menilai bahwa ada diskriminasi yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengusut kasus pemalsuan surat tanah itu.
"Saya sudah paham pak, saya sudah paham aturan seperti itu, saya mantan penyidik juga pak, yang saya tanyakan mengapa ada diskriminasi," kata Mayor Dedi.
Kompol Fathir menegaskan mengapa pihaknya turut menangguhkan beberapa tersangka. Fathir dan Dedi juga sempat saling menyela pembicaraan hingga membuat sang Mayor naik pitam.
"Saya bicara dulu, situ diam dulu," hardik Mayor Dedi.
ARH masih ada hubungan kerabat dengan Mayor Dedi
ARH ternyata merupakan kerabat Mayor Dedi.
Akhirnya, Mayor Dedi memimpin beberapa anggota TNI datang ke Polrestabes Medan demi menanyakan kenapa kerabatnya tersebut bisa jadi tersangka mafia tanah.
DPR RI sebut Mayor Dedi tak terpuji
Kasus Mayor Dedi vs Kompol Fathir yang viral akhirnya sampai ke telinga para anggota parlemen di DPR RI.
Meutya Hafid, Ketua Komisi I DPR RI menyayangkan Mayor Dedi yang berada di bawah wilayah kerjanya tersebut bisa secara arogan melakukan intervensi terhadap jalannya proses hukum.
Meutya tak segan menyebut Mayor Dedi tidak terpuji atas aksinya itu.
"Yang dilakukan tidak benar. Kodam I perlu evaluasi diri atas tindakan prajuritnya yang tidak terpuji," ucapnya, Senin (7/8/2023).
Panglima TNI diminta turun tangan
Senada dengan Meutya, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani juga turut menyayangkan insiden adanya anggota arogansi anggota TNI yang melabrak kepolisian kala mengusut kasus hukum.
Arsul juga menuntut Panglima TNI Jenderal Laksamana Yudo Margono untuk turun tangan.
"Komisi 3 minta atensi Panglima TNI atas kejadian di Polrestabes Medan dimana sejumlah anggota TNI aktif mendatangi Polrestabes tersebut dan melakukan "pressure" kepada Kasatreskrim dan jajarannya," kata Arsul kepada wartawan, Senin (7/8/2023).
Kontributor : Armand Ilham
TERPOPULER
