Belajar dari Ulah Anak Wakil Ketua DPRD Sulsel, Bolehkah Pakai Strobo Buat Mobil Operasional?

Suara.com - Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Ni'matullah atau Ulla menuai kontroversi lantaran sang anak sang anak, Muh Irfan Fauzan Erbe (20) menyetir ugal-ugalan. Ia juga diketahui memasangkan strobo pada mobil Pajero yang merupakan mobil operasional.

Mobil operasional yang dimaksud itu diberikan Sekretariat DPRD Sulsel kepada pimpinan, tapi tidak dapat tunjangan transpor (bensin) dan digunakan untuk keperluan rumah tangga selama menjabat.

Alasan Ulla menggunakan strobo untuk mobil operasional itu adalah karena mobil tersebut baru saja dipakai keluar daerah. Strobo itu belum sempat dilepas sesampainya di Makassar.

Ulla memang terkadang menggunakan strobo saat berpergian keluar daerah. Terakhir, Ulla menggunakan strobo saat melakukan perjalanan ke Bulukumba. Ia mengaku menggunakannya karena terburu-buru.

Berkaitan dengan itu menarik membahas bolehkah memakai strobo untuk mobil operasional pemerintah. Pemakaian strobo memiliki dasar hukum yakni Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 
Di dalamnya tidak disebutkan mobil anggota DPRD dengan pelat hitam itu diperbolehkan menggunakan strobo. Ketentuan tersebut dimuat pada Pasal 59 UU No. 22/2009 yakni sebagai berikut:
 
(1)   Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene.

(2) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas warna:
a. merah;
b. biru; dan
c. kuning.

(3) Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tanda Kendaraan Bermotor yang memiliki hak utama.

(4) Lampu isyarat warna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi sebagai tanda peringatan kepada Pengguna Jalan lain.

(5) Penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

a. lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan

Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah; dan

c. lampu isyarat warna kuning tanpa sirine digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.

Selain itu, terdapat 7 kendaraan yang wajib diprioritaskan di jalanan. Hal ini berkaitan dengan alasan penggunaan strobo Ulla saat bertugas.
 
Tujuh kendaraan itu dimuat dalam Pasal 134 UU No. 22/2009. Berikut ini ketujuh kendaraan tersebut.
 
1.     Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang bertugas
2.     Ambulan pengangkut orang sakit
3.     Kendaraan pemberi pertolongan saat kecelakaan lalu lintas
4.     Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia
5.     Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing dan lembaga internasional yang menjamu tamu negara.
6.     Iring-iringan pengantar jenazah
7.     Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Polri
 
Dalam peraturan tersebut, termuat sanksi menggunakan strobo dan sirine pada Pasal 289. Pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui hanya pemerintah tertentu yang dapat menggunakan lampu strobo, dan Ulla tidak termasuk diantaranya.

Kontributor : Annisa Fianni Sisma