Suara.com - Analis Politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai Partai Demokrat sangat mungkin jika berpindah koalisi untuk mendukung Prabowo Subianto.
Kemungkinan ini bisa jadi kenyataan jika Anies Baswedan gagal melenggang atau kalah di putaran kedua Pilpres 2024.
"Itu bisa saja terjadi dan cukup rasional (Demokrat pindah koalisi dukung Prabowo), tetapi peluangnya bukan untuk putaran pertama, melainkan pada putaran kedua jika Anies gagal melenggang," kata Dedi saat dihubungi, Kamis (10/8/2023).
Meski terus mendesak Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) agar segera mengumumkan cawapres untuk Anies Baswedan, peluang Demokrat hengkang untuk saat ini disebut kecil.
"Demokrat bisa saja merasa khawatir jika AHY tidak masuk tokoh prioritas dipilih sebagai Cawapres Anies, sehingga propaganda desakan itu dilakukan," tuturnya.
"Tetapi, membaca situasi Demokrat, sangat kecil kemungkinan mereka pindah koalisi kecuali Demokrat berhasil di sabotase Moeldoko, sepanjang masih berada di kendali SBY dan AHY, maka Demokrat masih bisa diandalkan," sambungnya.
Kendati memang Demokrat sendiri, kata Dedi, sebenarnya memiliki daya tawar. Hal itu ditunjukan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang memiliki elektabilitas yang lumayan.
"Demokrat memang punya kekuatan untuk lakukan tawar menawar, bagaimanapun AHY adalah kader koalisi yang paling populer dan miliki Elektabilitas tinggi, dibanding kader PKS tentu saja," pungkasnya.
Desakan Demokrat
Sebelumnya, Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, Syariefuddin Hasan, menegaskan jika pihaknya tak mau jika bakal calon wakil presiden Anies Baswedan diumumkan diakhir waktu.
Menurutnya, jika di menit akhir baru diumumkan justru akan kehilangan banyak waktu.
"Begini, kalau memang dari Demokrat menginginkan agar segera untuk diumumkan, karena kalau last minute begitu kita semakin kehilangan waktu ya kan," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8/2023).
Menurutnya, apa yang ada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tidak sama seperti apa yang dimiliki oleh koalisi-koalisi lain. Untuk itu, kata dia, pengumuman capres-cawapres penting agar segera ada gerak sosialisasi.
"Kita tidak bisa disamakan dengan pasangan yang lain yang memiliki infrastruktur yang cukup dibandingkan kita," tuturnya.
"Kalau kami ini kan di luar pemerintahan, jadi kita harus sosialisasi lebih banyak ya kan, dibandingkan dengan masa kampenye yang tersedia, kalau ingin menang ya," sambungnya.
TERPOPULER
