Suara.com - Unjuk rasa massa buruh di kawasan Patung Kuda hingga Jalan MH Thamrin diwarnai dengan aksi melempari kayu dan botol ke arah polisi yang berjaga di balik water barrier yang disiapkan untuk pengamanan demonstrasi.
Pantauan Suara.com di lokasi pukul 19.25 WIB, massa aksi masih bertahan melakukan unjuk rasa sambil bernyanyi bersama-sama.
Sebelum melempari polisi dengan kayu dan botol, massa aksi sempat menaiki separator betan dan merusak kawat berduri.
"Jangan merusak separatoro yang ada, wajah saudara-saudara terekam di CCTV. Mari menyampaikan pendapat dengan keamanan dan ketertiban," demikian kepolisian dari pengeras suara di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).
Tak hanya itu, massa juga melakukan pembakaran kayu dan kardus sehingga menghasilkan api dan asap yang besar.
Sementara itu, pihak kepolisian melantunkan azan Isya, salawat, dan asmaul husna untuk meredam massa aksi agar tidak berbuat anarkis.
Sebelumnya diberitakan, Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar unjuk rasa hari ini.
AASB dan Gebrak akan menuntut pemerintah mencabut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Omnibus Law Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah di bawahnya.
Dalam keterangan yang didapatkan Suara.com, Gebrak juga membawa tuntutan lain yaitu pencabutan terhadap UU yang dianggap bertentangan dengan konstitusi seperti UU Mineral dan Batubara (Minerba), KUHP, UU Ibu Kota Negara (IKN), UU Pertanian, UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Cabut Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang penyesuaian waktu kerja dan pengupahan pada perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global," demikian pernyataan Gebrak, dikutip pada Kamis (10/8/2023).
Selain itu, mereka juga menolak Bank Tanah dan meminta penghentian liberalisasi agraria dan perampasan tanah. Kemudian, Gebrak juga menuntut agar tidak ada pembungkaman ruang demokrasi di lingkungan akademik.
Tuntutan lainnya ialah agar represifitas dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat di semua sektor masyarakan bisa dihentikan.
AASB juga menuntut Presiden Joko Widodo mencabut UU Cipta Kerja, UU Kesehatan, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat.
Presidium AASB Jumhur Hidayat mengatakan ketiga undang-undang tersebut mengabaikan kesejahteraan rakyat, khususnya kaum buruh.
"Kami berkeyakinan bahwa berbagai UU tersebut adalah antikonstitusi, bahkan anti-Pancasila sehingga perlu mendapat koreksi fundamental," kata Jumhur di Sekretariat Bersama AASB, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (8/8/2023).
TERPOPULER
