Suara.com - Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menghadirkan ahli hukum pidana Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita sebagai saksi pada persidangan etiknya yang digelar pada Jumat (11/8/2023).
Tanak disidang etik Dewan Pengawas atau Dewas KPK karena diduga berkomunikasi dengan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Muhammad Idris Froyoto Sihite yang sedang berperkara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ada satu saksi ahli yang diajukan oleh Pak JT (Tanak). Saksi ahlinya adalah ahli hukum pidana dari Unpad Prof Romli Atmasasmita," kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi.
Kepada saksi ahli Romli, majelis sidang meminta pandangannya soal pelanggaran etik.
"Ya kalau keahlian, apa yang dimaksud pelanggaran etik dan seterusnya," ujar Syamsuddin.
Persidangan hari ini sudah selesai diselenggarakan. Sidang selanjutnya digelar kembali pada 21 Agustus 2023. Syamsuddin berharap persidangan etik dugaan pelanggaran Tanak rampung bulan ini.
"Mudah-mudahan. Bisa selesai bulan ini," katanya.
Diduga Langgar Etik
Sebelumnya, Dewas KPK menemukan komunikasi antara Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite dengan Tanak.
Baca Juga: Disidang Etik, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Hadirkan Saksi Ahli
"Dewan pengawas menemukan ada komunikasi antara saudara JT (Johanis Tanak) dan saudara Sihite yang dilakukan pada 27 Maret 2023 setelah saudara JT menjabat sebagai pimpinan KPK," kata anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Senin (19/6) lalu.
Oleh karenanya Dewas KPK memutuskan menaikkannya ke sidang etik.
"Untuk hal ini cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik, diduga melanggar ketentuan Pasal 4 Ayat 1 huruf J atau Pasal 4 Ayat 1 huruf B atau Pasal 4 Ayat 2 huruf B Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK," kata Albertina.
Tanak diduga berkomunikasi dengan Idris Sihite, beberapa waktu setelah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, menggantikan Lili Pintauli Siregar.
"Bahwa selain komunikasi Yang dilaporkan oleh ICW, dewan pengawas menemukan juga adanya komunikasi lain antara saudara JT dan saudara Sihite pada tanggal 27 Maret 2023 setelah saudara JT menjabat sebagai pimpinan KPK. Dan dari komunikasi tersebut sebanyak 3 pesan dihapus oleh saudara JT," ungkap Albertina.
Kemudian saat proses klarifikasi, Tanak menolak telepon genggamnya untuk diperiksa.
