Infografis
Untuk itu, Kurnia menilai perlunya perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar terjadi perbaikan dan meminimalisir praktik politik uang.
"Pembenahan politik uang masalah regulasi yang menjadi penting untuk diperbarui karena UJ pemilu itu diubah kalau untuk kepemtingan politik praktis," katanya.
Sebelumnya, Cak Imin mengungkapkan bahwa ada biaya politik sekitar Rp 40 miliar yang diperlukan jika seseorang ingin menjadi calon legislatif di DPR RI.
Dalam acara pidato kebudayaan di Gedung Joang, Jakarta Pusat, Cak Imin membicarakan tentang biaya politik atau ongkos politik yang harus dikeluarkan untuk mencapai kursi di gedung Senayan.
Dia mengakui bahwa para aktivis yang ingin menjadi anggota legislatif tetapi biayanya sangat besar.
"Saudara-saudara saya yang mencalonkan diri tiga atau empat kali, kami kira bagi orang-orang dari Nahdlatul Ulama akan sangat sulit untuk menjadi anggota DPR di DKI Jakarta. Biayanya sekitar Rp40 miliar," ungkap Cak Imin dalam rekaman video yang diunggah di saluran YouTube NU Channel.
Ia juga menambahkan, meski ada calon legislatif dengan dana lebih rendah, menurut pengamatannya, mereka yang memiliki modal antara Rp 20 miliar hingga Rp 25 miliar tidak mampu untuk mencapai kursi di Senayan.
Hanya mereka yang memiliki biaya sekitar Rp 40 miliar yang bisa memperoleh kursi di gedung tersebut.
Para peserta dalam perlombaan untuk menjadi anggota DPR mengeluarkan dana untuk "souvenir" yang dianggap bisa menarik perhatian masyarakat. Menurut Cak Imin, souvenir tidak hanya sebatas kaos atau kerudung, tetapi juga termasuk barang seperti kulkas.
Baca Juga: Politisi NasDem dan Golkar Buka-Bukaan Soal Ongkos Politik untuk Jadi Caleg
