Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalami adanya perintah mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono kepada pihak swasta untuk menyetorkan sejumlah uang.
Hal tersebut didalami penyidik kepada dua orang pihak swasta, Rudi Hartono dan Untung Sunardi yang dijadikan sebagai saksi untuk Andhi Pramono. Keduanya diperiksa pada Rabu (16/8/2023) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
"Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya perintah tersangka AP (Andhi Pramono) untuk mewajibkan pihak swasta menyetorkan uang berupa fee karena adanya rekomendasi akses layanan ilegal kepabeanan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat (18/8/2023).
Pada hari yang sama, KPK juga menelusuri kepemilikan aset Andhi Pramono kepada Notaris dan PPAT, bernama Nuzmir Nazorie.
"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan kepemilikan aset berupa tanah milik tersangka AP yang ada Sumatera Selatan," kata Ali.
Sebagaimana diketahui Andhi Pramono telah resmi ditahan KPK pada Jumat (7/7/2023). Dia dijadikan tersangka gratifikasi senilai Rp 28 miliar.
Dalam aksinya, Andhi Pramono diduga menyalahgunakan jabatannya sejak 2011-2022 sebagai PPNS sekaligus pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Dia memanfaatkan dengan berperan sebagai broker, menghubungkan importir mencarikan barang logistik yang dikirim dari Singapura dan Malaysia menuju ke Vietnam, Thailand, Filipina, Kamboja. Setiap rekomendasi yang disarankannya, dia akan mendapat fee atau bayaran.
Hasil korupsi berupa gratifikasi tersebut, dibelanjakan atau dialihkannya ke rekening orang lain. Karenya Andhi juga dijerat dengan pasal TPPU.
KPK menemukan Andhi membeli rumah Rp 20 miliar di Jakarta Selatan dan berlian senilai Rp 652 juta, serta pembelian polis asuransi Rp 1 miliar.
TERPOPULER
