REGIONAL:
Suara.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengkritisi pernyataan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri yang mengaku pernah meminta Presiden Joko Widodo membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Alih-alih menyarankan KPK dibubarkan, Kurnia menyampaikan, lebih baik Megawati mendesak lembaga anti rasuah tersebut menangkap mantan caleg PDIP Harun Masiku yang jadi buronan kasus korupsi.
"Ketimbang berbicara mengenai pembubaran KPK, sebaiknya Bu Mega ikut mendesak KPK agar menuntaskan tunggakan perkara, misalnya menangkap Harun Masiku," kata Kurnia lewat keterangannya, Rabu (23/8/2023).
Menurutnya, Megawati harus menyadari melemahnya KPK karena partai politik.
"Sebab, produk hukum seperti Undang-Undang KPK baru, lalu terpilihnya pimpinan KPK penuh kontroversi disepakati oleh sebagian besar partai di DPR," kata Kurnia.
Dikemukakannya, terpenting saat ini dilakukan untuk membenahi KPK yakni melakukan revolusi total.
"Adapun revolusi yang dimaksud dengan cara mengembalikan Undang-Undang KPK seperti sedia kala dan merombak total struktur pimpinan KPK," kata Kurnia.
Megawati Minta KPK Dibubarkan
Saat memberikan sambutannya sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri mengaku pernah mengusulkan agar Jokowi membubarkan KPK.
"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, 'sudah deh bubarkan saja KPK itu pak, menurut saya nggak efektif," katanya di Tribrata Dharmawansa, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Senin (21/8/2023).
Megawati meyakini bahwa tindak pidana korupsi masih terus terjadi di Indonesia. Ia pun mengaku geram melihat penegakan hukum di Indonesia.
"Hayo kalian pergi lah ke bawah, lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau nggak kelihatan, persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah susah payah saya buat, itu persoalannya, itu persoalannya, hayo," tuturnya.
Megawati lalu mengingatkan bahwa rakyat dipungut untuk membayar pajak. Menurutnya, itu harus jadi perhatian, dan menjadi miris ketika praktik korupsi masih terjadi.
"Lalu untuk apa dia mejeng-mejeng doang, coba bayangkan, rakyat kan kasihan disuruh bayar pajak itu kalau dengerin kan merintih saya, udah gitu katanya orang pajak, 'ya ini kan harus dibayar untuk negara', gile gue bilang, padahal udah gitu ditilep, lah betul," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, jika dirinya memang tak segan bicara blak-blakan mengenai hal itu. Pasalnya, KPK berdiri kala dirinya masih menjabat sebagai kepala negara.
"Ibu nih kalau ngomong ces pleng. Lho aku sing nggaweke kok (lho saya yang bikin kok)," katanya.
TERPOPULER