Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap biaya atau ongkos politik untuk menjadi calon bupati/wali kota yang mencapai Rp 30 miliar.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, ongkos yang dikeluarkan tidak sebanding dengan gaji yang diterima kepala daerah terpilih selama lima tahun memimpin.
"Dihimpun dari data KPK, biaya politik calon bupati/wali kota rata-rata Rp 30 miliar, sementara gaji bupati/wali kota terpilih selama lima tahun di bawah biaya politik. Begitu pula dengan biaya politik menjadi gubernur bisa mencapai Rp 100 miliar, sedangkan untuk pemilihan presiden, biayanya jauh lebih besar lagi," kata Alex lewat keterangannya, Senin (28/8/2023).
Karenanya, Alex meminta kepada masyarakat untuk tidak menerima uang serangan fajar pada pemilu 2024 mendatang. Para calon kepada daerah tentunya tidak memberikan uang secara cuma-cuma, tanpa mempertimbangkan ongkos politik yang sudah dikeluarkan.
"Para kepala daerah atau wakil rakyat yang menang akan berhitung berapa uang yang dikeluarkan untuk mengikuti Pilkada atau Pemilihan Legislatif, dan itu nanti yang akan diusahakan untuk kembali modal,” ujar Alex.
Setelah terpilih, para kepala daerah akan mengupayakan modalnya kembali dengan berbagai cara tindak pidana korupsi. Misalnya, kata Alex, di Area Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
"Yang rawan terjadinya penggelapan aset akibat pengamanan yang lemah, atau pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang rawan suap/gratifikasi proyek," ucapnya.
