"Semua pejabat di tempus itu dimungkinkan kita minta keterangan. Kenapa? Karena kita harus mendapat informasi sejelas-jelasnya," ucap Asep.
4. Ada 3 Tersangka
KPK hingga saat ini sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker tahun 2012.
"Sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, setidaknya ada tiga orang," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan, pada Senin (21/8/2023).
Pihak yang ditetapkan sebagai tersangka itu terdiri dari dua aparatur sipil negara (ASN) dan satu pihak swasta. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tiga tersangka itu adalah Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemenaker I Nyoman Darmanta, Direktur PT Adi Inti Mandiri Kurnia dan Reyna Usman.
Meski begitu pengumuman profil para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka baru akan dilakukan setelah proses hukum rampung. Kekinian penyidik KPK masih melakukan pengumpulan alat bukti serta pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait perkara itu.
5. KPK Jadi Alat Politik?
Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau akrab disapa Gus Choi menyebut KPK hanya mengada-ada karena bakal memeriksa Cak Imin. Dia mengingatkan KPK jangan menjadi alat politik di tahun politik.
"KPK mengada-ada aja. KPK mau jadi penegak hukum atau alat politik," ujar Gus Choi setelah deklarasi Anies-Cak Imin di Hotel Majapahit Surabaya pada Sabtu (2/9/2023).
Baca Juga: Beda Dua Kali Lipat, Adu Harta Kekayaan Anies vs Cak Imin: Bakal Capres-Cawapres 2024
Gus Choi meminta KPK agar dapat menjalankan tuga dengan benar dan sesuai tupoksi penegakkan hukum. Dia pun merasa heran tiba-tiba ketika Cak Imin mau deklarasi cawapres, kasus lama dimunculkan.
"Kemarin-kemarin ketika Cak Imin belum mau deklarasi cawapres nggak ada isu-isu hukum macem-macem, kan tenang semua kemarin. Sekarang tiba-tiba muncul gitu. KPK ini alat politik atau penegak hukum? KPK jangan main-mainlah," ungkap Gus Choi.
Kontributor : Trias Rohmadoni
