Suara.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah sebuah partai politik yang indentik dengan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU). Bahkan digadang-gadang awal mula berdirinya PKB tak lepas dari peran masyarakat Nahdliyin. Untuk mengetahui lebih jelasnya, simak pembahasan terkait sejarah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berikut ini.
Melansir dari berbagai sumber, kelahiran pantai politik berlambang bola dunia yang dikelilingi 9 bintang ini disebut tidak bisa lepas dari sosok Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Sejarah partai politik yang lekat dengan warga Nahdlatul Ulama (NU) ini resmi berdiri di masa reformasi, sampai saat ini.
Kini, nama besar NU kembali dikaitkan dengan politik setelah Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, resmi menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan.
Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Melansir dari laman resmi PKB, pkb.id, sejarah PKB dimulai pada tanggal 23 Juli 1998. Partai ini digagas oleh para kiai dari Nahdlatul Ulama. Beberapa diantaranya yaitu Munasir Ali, Abdurrahman Wahid, Ilyas Ruchiyat, Mustofa Bisri, dan A Muhith Muzadi.
Diketahui, Parpol ini didirikan setelah berakhirnya masa pemerintahan Orde Bru. Saat itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendapat banyak usulan dari masyarakat NU di seluruh pelosok Tanah Air.
Kemudian, sejarah PKB dimulai ketika ada yang mengusulkan supaya PBNU membentuk sebuah partai politik, mengusulkan nama parpol, lambang parpol, hingga pengurusnya. Setidaknya, ada sekitar 39 usulan nama untuk parpol PBNU ini, termasuk Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan yang terakhir Kebangkitan Bangsa.
Kelahiran PKB
Dengan adanya beragam usulan ini, tokoh PBNU kemudian menyikapinya dengan sangat hati-hati. Lantaran, berdasarkan hasil Muktamar yang ke-27 di Situbondo pada tahun 1984, NU dinyatakan sebagai organisasi masyarakat yang tidak pernah melakukan kegiatan politik, maupun terkait dengan partai politik.
Dari sini, PBNU dinilai belum bisa memenuhi keinginan masyarakat, dan sejumlah kalangan NU pin mulai mendeklarasikan berdirinya parpol yang bertujuan untuk mewadahi sejumlah aspirasi masyarakat setempat. Lahirlah beberapa partai seperti Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Ummat di Cirebon.
Selepas itu, PBNU melakukan Rapat Harian Syuriyah pada tanggal 3 Juni 1998. Hasilnya dibentuklah Tim Lima dengan tugas utama untuk memenuhi berbagai aspirasi dari warga NU. Tim Lima ini diketuai oleh KH Ma'ruf Amin, dengan beranggotakan, KH M Dawam Anwar, Dr KH Said Aqil Siroj, HM Rozy Munir, serta Ahmad Bagdja.
Seiring dengan tingginya keinginan warga NU untuk membentuk parpol, maka digelarlah rapat kembali pada tanggal 29 Juni 1998. Melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU ini, Tim Lima kemudian diperkuat dengan dibentuknya Tim Asistensi. Tim Asistensi diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU), yang ditugaskan untuk membantu Tim Lima.
Selang beberapa waktu, tepatnya tanggal 22 Juni 1998, Tim Lima dan Tim Asistensi melakukan sebuah pertemuan untuk mengelaborasikan tugas-tugas mereka. Selanjutnya antara tanggal 26-28 Juni 1998, kedua tim tersebut kembali melakukan rapat.
Hasil pertemuan kedua ini untuk menyusun rancangan awal pembentukan sebuah parpol. Akan tetapi, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merasa bimbang dengan adanya usulan untuk pendirian parpol ini. Lantaran, usulan ini terkesan mengaitkan agama dengan politik partai.
Arti Lambang PKB
TERPOPULER
