Suara.com - Langit Jakarta mulai kembali pulih dan terlihat bersih pada Selasa siang (12/9/2023). Polusi yang belakangan selalu menyelimuti udara Ibu Kota berganti langit biru cerah.
Berdasarkan data perusahaan teknologi pemantau kualitas udara asal Swiss, IQAir, indeks kualitas udara (Air Quality Index/AQI) Jakarta pada Selasa siang berada di angka 65, atau di urutan 38 kota sedunia.
Angka ini mengalami perbaikan drastis, karena dalam berbagai kesempatan Jakarta menempati urutan pertama kota paling berpolusi, dengan AQI mencapai 150 ke atas.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengakui, perbaikan kualitas udara di Jakarta ini berkat intervensi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan berbagai pihak terkait lainnya.
"Memang selain karena mungkin faktor iklim dan cuaca seperti angin, kebijakan Pemprov DKI perlu kita akui cukup berjalan," ujar Trubus saat dihubungi suara.com, Rabu (13/9/2023).
Salah satu yang paling penting untuk dijalankan adalah mendorong uji emisi kendaraan bermotor. Sebab, kendaraan merupakan salah satu faktor utama penyebab polusi udara di Jakarta.
"Uji emisi kendaraan itu harus terus dijalankan. Tapi yang jadi PR pemerintah ini gimana masyarakat bisa mau secara sukarela untuk melakukan uji emisi," tutur Trubus.
Selain itu, lanjutnya, penindakan terhadap perusahaan yang telah melanggar aturan dan mencemari lingkungan juga perlu terus digencarkan. Namun, ia meminta Pemprov DKI Jakarta tak hanya sekadar menjatuhi hukuman, tapi juga memikirkan upaya perusahaan tersebut untuk memenuhi standar agar tidak menghasilkan polusi udara lagi.
"Ya kan harus dibantu juga itu, misalnya, dia harus ganti cerobong atau alat-alat lainnya. Mungkin harganya mahal, nanti kalau enggak sanggup beli, malah jadi PHK," ucapnya.
Pengamat lingkungan hidup Selamet Daroyni juga mengapresiasi Pemprov DKI yang telah mengupayakan perbaikan kualitas udara di Jakarta. Ia pun berharap, segala program untuk mengurangi polusi udara tak hanya dijalankan saat musim kemarau saja.
"Iya betul (program Pemprov perlu diapresiasi), termasuk ini untuk dilakukan secara masif dan berkesinambungan," katanya.
Selamet menilai, kebijakan menghentikan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) swasta hingga pembatasan kendaraan menjadi solusi yang paling berpengaruh terhadap perbaikan kualitas udara di Jakarta.
"Setidaknya ada perubahan dari sebelumnya. Ini dari intervensi pemerintah dalam mengurangi polusi di Jakarta. Upaya penghentian operasional PLTU swasta di Jakarta dan sekitarnya cukup berarti memberikan dampak, juga kebijakan pembatasan kendaraan," tambahnya.
Ragam Upaya Atasi Polusi
Untuk mewujudkan perbaikan kualitas udara, Pemprov DKI telah melakukan berbagai upaya. Salah satu langkah awal adalah dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Pencemaran Udara. Penetapan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 593 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara.
TERPOPULER
