REGIONAL:
Suara.com - Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mengadakan acara Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) 2023 di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta, Senin (18/9), hari ini.
Dalam acara tersebut, PBNU mengukuhkan Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat (GKMNU) dengan disaksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri di Kabinet Indonesia Maju, serta beberapa tokoh Nahdatul Ulama.
Gerakan Keluarga Maslahat Nahdatul Ulama (GKMNU) merupakan salah satu program yang digalang oleh PBNU dalam rangka membantu penyelesaian masalah di keluarga khususnya dalam berbagai aspek seperti ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Program ini ditargetkan untuk masyarakat desa.
Pengukuhan Dewan GKMNU dilakukan dengan penyerahan surat keputusan oleg Rais 'Aam PBNU Miftachul Akhyar kepada dewan pengampu GKMNU, Presiden Jokowi dan Istri Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sinta Nuriyah Wahid.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama Yahya Cholil Staquf atau biasa disapa Gus Yahya mengungkapkan bahwa program ini akan mulai dilakukan di daerah-daerah yang menjadi basis utama adalah warga Nahdatul Ulama (NU).
"Dimulai dari daerah-daerah yang selama ini menjadi konsentrasi atau basis utama dari warga NU," ungkap Gus Yahya dalam sambutannya di acara Pembukaan Munas dan Konbes 2023.
Mengetahui hal tersebut, Jokowi mengaku menyambut baik akan program yang dibuat oleh PBNU. Dia mengatakan, setuju dan mendukung prpgram yang akan diakukan PBNu dalam waktu dekat.
"Saya setuju dan mendukung yang sedang dan akan dilakukan oleh PBNU, digitalisasi bisa masuk sebagai pintu masuknya untuk mengkonsolidasikan kekutan NU baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri," tutur Jokowi.
Jokowi mengungkapkan, pemerintah menyambut baik inisiatif PBNU untuk membentuk program GKMNU. Penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga di Indonesia terutama kalangan Nahdatul Ulama (NU).
"Pemerintah menyambut baik inisiatif PBNU membentuk GKMNU yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia terutama untuk para nahdliyin," imbuhnya.
Adapun beberapa provinsi sudah menerima manfaat dari program yang digalang oleh PBNU khususnya di tingkat desa. Setidaknya ada tiga provinsi yakni Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten.
Dari tiga provinsi tersebut, tercatat 1.766 kecamatan dan 17.00 desa dari tiga kecamatan direncanakan siap untuk menjadi target operasi program tersebut. (Ayuni Sarah)
TERPOPULER