ASN Dilarang Follow hingga Like Akun Medsos Capres-Cawapres, Heru Budi: Saya Sudah Beri Arahan

Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku sudah menindaklanjuti instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memperketat penggunaan media sosial oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) saat masa kampanye Pemilu 2023. Ia menyatakan sudah memberi arahan kepada para ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Instruksi Kemendag itu mencakup larangan unggah, like, share, hingga komentar di unggahan salah satu kandidat Pemilu 2024. Hal ini dilakukan untuk menjaga silap netralitas para ASN.

"Tadi saya minta sudah ada arahan. Tadi saya arahan," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/9/2023).

Lebih lanjut, Heru menyebut akan ada sanksi yang menanti para ASN yang melanggar instruksi tersebut. Ketentuan ini tertuang dalam regulasi soal ASN.

"Kan sudah ada aturannya. ASN sudah ada aturannya," pungkasnya.

ASN Dilarang Follow hingga Like Akun Bacapres  

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) perihal larangan etik soal netralitas pada Pemilu 2024.

Staf ahli Kemendagri Togap Simangunsong mengatakan ada sejumlah panduan pelanggaran etik yang mesti ditaati ASN menjelang Pemilu 2024.

“Dilarang memasang spanduk, baliho, alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu,” kata Togap di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (21/9/2023).

Dia juga menyebut ASN dilarang melakukan kegiatan kampanye dan sosialisasi bakal calon peserta pemilu melalui media sosial. Menurut Togap, pelanggaran ini merupakan hal yang paling sering terjadi.

“ASN juga dilarang membuat posting, comment, like bergabung atau follow dalam grup pemenangan bakal calon,” ujar Togap.

Lebih lanjut, Togap menjelaskan salah satu larangan etik bagi ASN ialah menghadiri kegiatan kampanye dan deklarasi pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden.

Terlebih, lanjut dia, ASN juga dilarang menunjukkan dukungan aktif kepada para calon peserta Pemilu 2024.

“Dilarang memposting pada media sosial atau media lainnya yang dapat diakses publik foto bersama (bakal calon peserta pemilu),” ucap Togap.

“Tidak boleh ikut dalam kegiatan kampanye sosialisasi pengenalan bakal calon,” tandas dia.