Analis Ingatkan Jokowi Tak Terpancing Usulan Guntur Soekarnoputra Jadi Ketum PDIP: Nanti Dituduh

Suara.com - Guntur Soekarnoputra mengusulkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggantikan sang adik, Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP. Jokowi kemudian diminta untuk tidak terpancing karena ada pihak yang mendorongnya menjadi orang nomor satu di partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam, menilai Jokowi sebaiknya berhati-hati dengan ucapan Guntur. Sebab, kalau misalkan Kepala Negara menyambut baik atas usulan Guntur, bukan tidak mungkin ia malah dihujani tuduhan.

"Jika Jokowi justru terpancing mengikuti masukan Guntur, maka ia bisa dituduh 'dikasih hati malah minta jantung'," kata Ahmad dalam keterangan tertulisnya dikutip Suara.com, Senin (2/10/2023).

Lebih lanjut, Ahmad sempat mengamati pidato Megawati di agenda Rakernas ke-IV PDIP di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (2/10/2023). Dalam pidatonya, putri Presiden Soekarno tersebut sempat menyinggung ada orang dari pihak eksternal tiba-tiba menjadi ketua umum partai politik.

Ucapan Megawati itu memiliki banyak arti. Namun, Ahmad memaknai pernyataan tersebut sebagai sikap Megawati terhadap usulan Guntur.

"Jika benar, maka statement Megawati ini bisa dimaknai sebagai penolakan terhadap usulan Guntur tersebut," ucapnya.

Sebabnya, sejak awal Megawati sudah mewanti-wanti kadernya, termasuk bakal capres Ganjar Pranowo agar tidak ikut campur dalam subsesi kepemimpinan PDIP.

Bahkan, kabar yang beredar mengungkap amanat Megawati itu termaktub dalam dokumen perjanjian yang ditandatangani Ganjar saat menerima mandat sebagai capres.

"Sehingga wajar jika sejak awal Guntur merupakan anggota keluarga besar Soekarno yang berani menolak secara mentah-mentah rencana pencapresan atau pencawapresan Puan Maharani," ungkapnya.

"Karena itu, dalam konteks suksesi kepemimpinan PDIP, Megawati benar-benar menekankan pentingnya proses kaderisasi berjenjang di PDIP, sehingga dalam berbagai kesempatan Megawati dan PDIP menyebut Jokowi sebagai petugas partai," jelasnya.

Sebelumnya, secara mengejutkan, Guntur mengusulkan Jokowi menggeser posisi Megawati sebagai ketum PDIP. Usulannya itu disampaikan melalui kolom opini Harian Kompas, Sabtu (30/9/2023).

Meskipun nantinya akan lengser sebagai presiden, menurutnya, sosok Jokowi masih dibutuhkan untuk pemerintahan maupun lingkaran kekuasaan.

Karena itu, dirinya menilai, Jokowi harus memiliki jabatan minimal sebagai ketua umum partai politik.

"Apakah tak mungkin Jokowi meneruskan estafet kepemimpinan di PDIP sebagai ketua umum PDIP dan Megawati menjadi ketua dewan pembinanya?" ucap Guntur.