Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku kondisi Kabinet Indonesia Maju saat ini baik-baik saja.
Menurutnya, urusan reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, dia enggan berkomerntar banyak terkait ramainya isu reshuffle kabinet yang belakangan berembus.
"Reshuffle itu wewenang sepenuhnya presiden. Tapi perasaan saya dan keterlibatan saya di kabinet itu ndak ada sesuatu pun yang terganggu. Sampai saat ini ndak ada," ujar Mahfud di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).
Berdasarkan hasil pengamatan Mahfud, sejauh ini tidak ada tanda-tanda Jokowi akan mereshuffle kabinet.
"Sehingga saya tidak melihat ada tanda-tanda reshuffle. Tapi presiden punya pertimbangan lain," ungkap Mahfud.
Mahfud turut menanggapi mengenai sejumlah menteri di kabinet Jokowi tersandung kasus hukum.
Dia menegaskan, urusan reshuffle kabinet merupakan hak Jokowi.
"Saya enggak tahu lah, tunggu presiden saja lah itu hak-hak prerogatif presiden," ujar Mahfud.
Sebelumnya diberitakan, wacana reshuffle kabinet Jokowi mencuat lantaran Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) baru-baru ini dikabarkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan yang proses hukumnya digarap oleh KPK.
Baca Juga: Santer Isu Reshuffle, Wamen ATR Raja Juli: Saya Lihat Grup Kabinet Masih Normal Saja
Tak hanya SYL, dalam sidang pemeriksaan saksi korupsi BTS 4G yang menjerat mantan Menkominfo Johnny G Plate, nama Menteri Pemuda dan Olehraga (Menpora) Dito Ariotedjo juga sempat disebut-sebut.
