Sampai akhinya, Guyana menjalankan pengelolaan minyak dengan menggandeng pihak swasta. Ia menggarisbawahi bahwa pengelolaan seperti itu bisa dilakukan oleh swasta tetapi tetap pemerintah lah yang memfasilitasi serta membuat aturannya.
"Kini Guyana menjadi negara pertumbuhan ekonomi tercepat, tahun 2022 mencapai 62 persen tahun lalu," terangnya.
Jokowi pun memiliki keinginan Indonesia bisa melakukan seperti yang dijalankan Guyana di mana pihak swasta dan pemerintah bisa bergandengan. Sejauh ini, pemerintah sudah menjalankan sistem tersebut.
Sebagai contoh pada pengelolaan tambang di Freeport.
"Ada swasta, ada BUMN dan pemerintah dapet, dapet Pph badan, Pph karyawan, bea ekspor, royalti, PNBP, dan plus karena pemilik saham dapat dividen yang tidak kecil dari Freeport, kerja bareng-bareng," ungkapnya.
