Suara.com - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, mengungkapkan pihaknya sempat mendapatkan larangan untuk menggelar acara pembekalan terhadap 1500 pekerja migran Indonesia di salah satu gedung milik pemerintah. Mereka melarang karena acara tersebut mengundang bakal calon presiden Ganjar Pranowo.
Menurutnya, acara tersebut sedianya masih terkonfirmasi digelar dengan sesuai rencana di gedung tersebut sampai Rabu (8/11) malam pukul 19.00 WIB.
"Yang pasti kita sudah rencanakan di satu tempat, ini gedung milik lembaga pemerintah dan sampai malam jam 7 sebetulnya baik-baik saja, situasinya tiba-tiba ada pembatalan dan menyebut karena alasannya kehadiran Pak Ganjar," kata Benny di Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (9/11/2023).
Padahal, Benny mengaku sudah memberikan penjelasan kehadiran Ganjar tidak ada unsur politik.
"Saya mencoba jelaskan, tidak ada unsur politik dalam menghadirkan Pak Ganjar karena satu, acara-acara pelepasan pembekalan kan kita selalu mengundang menteri, anggota DPR, ketua umum partai, kemudian tokoh tokoh politik penting bangsa ini, kemudian bupati Gubernur, Menko pernah kita hadirkan jadi tidak ada unsur politik," ungkapnya.
Sementara itu, kata dia, Ganjar juga belum secara resmi ditetapkan sebagai calon presiden masih sebagai bakal calon presiden, sehingga tak bisa dibilang terkait unsur politik.
Ia pun menyesalkan adanya kejadian tersebut, terlebih membuat akhirnya acara itu dipindahkan tempatnya.
Terkait lembaga pemerintah mana yang dimaksud memiliki gedung dan melarang, Benny belum membeberkan.
"Jika bicara Pak Ganjar kan semua capres cawapres belum ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU jadi tidak ada unsur politik. Nah itu yang saya sesalkan, itu artinya lembaga pemerintah tersebut politicing, itu yang membuat saya menyesal ya sehingga kita balik lagi ke sini dengan situasi yang memang tidak bisa menampung 1.500," ujarnya.
"Kalau ditanya lembaga mana ya nanti," sambungnya.
TERPOPULER
