Eddy Hiariej Manfaatkan Jabatan Wamenkumham Demi Uang Rp 8 Miliar

Kamis, 07 Desember 2023 | 21:25 WIB
Eddy Hiariej Manfaatkan Jabatan Wamenkumham Demi Uang Rp 8 Miliar
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (tengah) memasuki mobilnya usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (4/12/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

"Sehingga HH (Helmut) kembali meminta bantuan EOSH (Eddy) untuk membantu proses buka blokir dan atas kewenangan EOSH selaku Wamenkumham maka proses buka blokir akhirnya terlaksana. Informasi buka blokir disampaikan langsung EOSH pada HH," sambung Alex.

Berdasarkan bantuan itu, Eddy kembali menerima uang Rp 1 miliar dari Helmut. Uang itu diduga digunakan Eddy untuk kepentingan pribadinya maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).

"Dasar kesepakatan antara HH dan EOSH untuk teknis pengiriman uang diantaranya melalui transfer rekening bank atas nama YAR (Yogi) dan YAM (Yossi). KPK menjadikan pemberian uang sejumlah sekitar Rp 8 Miliar dari HH pada EOSH melalui YAR dan YAN sebagai bukti permulaan awal untuk terus ditelusurii dan didalami hingga dikembangkan," ujar Alex.

Tersangka penyuap Wamenkumham Eddy Hiariej di Gedung KPK mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dengan tangan terborgol pada Kamis (7/12/2023) malam. [Suara.com/Yaumal]
Tersangka penyuap Wamenkumham Eddy Hiariej di Gedung KPK mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dengan tangan terborgol pada Kamis (7/12/2023) malam. [Suara.com/Yaumal]

Guna proses penyelidikan lebih lanjut, KPK baru menahan Helmut selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan (Rutan) KPK, terhitung sejak tanggal 7 sampai dengan 26 Desember 2023. Sementara Eddy dan tiga tersangka lainnya akan segera dipanggil untuk dilakukan penahanan.

Atas perbuatannya Helmut sebagai pemberi suap dan gratifikasi dijerat dengan Pasal l 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI